25 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Hetifah Minta Sengketa Lahan Sumber Sari Diselesaikan


Hetifah Minta Sengketa Lahan Sumber Sari Diselesaikan
Kunjungan Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian di Desa Sumber Sari, Barong Tongkok, Kubar.

KLIKKALTIM.COM - Kasus sengketa tanah di Kalimantan Timur berjumlah tak kurang 197 kasus. Banyak diantaranya sudah kronis, dan butuh segera solusi. Diantaranya Desa Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Pagi ini desa Sumber Sari disambangi langsung oleh anggota Komisi II DPR RI yang membidangi masalah tanah, Hetifah Sjaifudian. Dialog diikuti oleh para Petinggi (Kepala Desa), Kantor Pertanahan Kubar, Kepolisian Sektor Kubar, tokoh Agama, tokoh Masyarakat dan sekitar 70 masyarakat berlangsung di balai desa dengan Auntusiame yang tinggi.

Petinggi desa Sumber Sari, Mulyadi, menjelaskan bahwa Desa seluas 337 hektar adalah desa transmigrasi sejak tahun 1964. Lahan yang di berikan kepada warga transmigrans tersebut di kelola terus menerus sebagai lahan palawija.

"Transmigrasi pada saat itu berasal dari 6 Karesidenan di Jawa Tengah dengan jumlah 500 Kepala Keluarga", jelasnya.

Lebih lanjut, Mulyadi menjelaskan bahwa sejak tanggal 04 Mei 2004 Keluarga besar Mantuk membuat surat gugatan tanah transmigrasi Sumber Sari seluas 53,7 hektar.

Permasalahan tanah ini tidak kunjung selesai, bahkan sampai menyebabkan hilangnya mata pencaharian. "Hingga sekarang warga Sumber Sari selalu was-was dan resah dikarenakan sertifikat," keluhnya.

"Sertifikat yang kami miliki ini resmi dari negara, ini sah atau tidak? Jika iya, tolong lindungi hak-hak kami," paparnya.

Melihat langsung kondisi Desa Sumber Sari, Hetifah, menyampaikan bahwa desa ini maju dan tingkat partisipasi masyarakat juga begitu tinggi. Pembangunan sarana prasarana banyak yang swadaya masyarakat. Kesinambungan kepemimpinan juga berlangsung dengan baik.

"Desa ini inovatif, untuk contoh bagi desa-desa yang lain," tegas anggota DPR RI Dapil Kaltim Kaltara ini.

Keberhasilan ini diwarnai dengan suatu permasalahan. Sejak 2004 mengalami sengketa, tanpa jelas siapa yang bisa menyelesaikan sengketa ini. "13 tahun adalah waktu yang panjang, mencari solusi," lanjutnya.

Perwakilan Kantah Kubar, Ady Purnomo, menyatakan bahwa sertifikat yang dimiliki tersebut adalah sah. Jangan sampai diragukan produknya. Mungkin ada pemecahan tindak lanjut. "Akan ada mediasi bersama yang difasilitasi oleh Pemkab," paparnya.

Lebih lanjut Hetifah berharap, Kepolisian dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi konflik. "Temen-temen sudah sabar, masalah tanah ini sangat sensitif. Saya ingin situasi ini dapat dicari jalan keluarnya. Yang memihak kepada masyarakat banyak," tutupnya. (*)

Reporter : Marki/Kliksendawar    Editor : Rama Dwi Pradipta



Comments

comments


Komentar: 0