Ini Dua OPD Bontang Dapat Rapor Kurang Baik dari Masyarakat

KLIKKALTIM.COM - Dua instansi di Pemkot Bontang mendapat rapor kurang baik dari hasil survei indeks kepuasan masyarakat tahun 2021. 

Laporan ini disusun Pemkot Bontang bersama Pusat Pelatihan dan Pengembangan, Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD)- LAN pada akhir tahun lalu. 

Dua instansi yang menerima rapor kurang baik atau "C" yakni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan serta Badan Pendapatan Daerah. 

Melansir laporan ini, Disperkimtan memperoleh nilai 75,86. Standar penilaian mengacu Permenpan-RB Nomor 14/2017. 

Alasan organisasi perangkat daerah yang dipimpin M Cholish Edy Prabowo ini menerima nilai rendah lantaran dari 3 unsur pelayanan yang dinilai, 2 diantaranya kriteria kurang baik (Puslatbang KDOD-LAN RI. (2021). Laporan hasil survey IKM 2021, Hal 69). 

Klik Juga : Dinas-dinas Dapat Rapor Merah Dewan

Di dalam penyusunan laporan ini, tim survei melibatkan 68 responden untuk memberikan penilaian atas Disperkimtan. 

Laporan tahun 2021 di Disperkimtan memburuk ketimbang tahun sebelumnya. Di 2020 lalu, instansi pengelola sarana prasarana di masyarakat ini memperoleh nilai 80,60 atau berpredikat baik. 

Selanjutnya, instansi yang juga menerima rapor kurang baik yakni, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang.  

OPD pemungut pajak ini berada di posisi paling rendah dari hasil survei IKM 2021. 

Survei yang digelar Oktober 2021 melibatkan 348 responden. Dari dinilai 15 unsur pelayanan yang dinilai, hanya 5 saja yang memperoleh nilai baik. 

Hasil survei itu menunjukkan terjadi penurunan kualitas. Ada 11 dari 15 jenis pelayanan yang mengalami penurunan hasil survei kepuasan masyarakat. 

Tanggapan Pimpinan OPD

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Petanahan, M Cholis Edy Prabowo mengatakan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan menjadi acuan dalam memperbaiki khususnya dalam pelayanan publik. 

"Hasil tersebut akan menjadi fokus saya untuk memperbaiki pelayanan publik. Saya juga baru disini dan konsen untuk meningkatkan kepuasan masyarakat," kata Edy Prabowo kepada Klikkaltim.com, Minggu (30/1/2022). 

Bahkan dilanjutkan Edy, untuk tahun 2021 Dinas Perkimtan telah menyumbangkan PAD hampir Rp 1 miliar. 

Serapan itu didapat dari ketiga Rumah Susun yang ada. Rusunawa di Kelurahan Api-api, Kelurahan Loktuan, dan Kelurahan Guntung. 

"Soal iuran rusunawa ada pemasukan PAD ke Bontang hampir Rp 1 miliar. Namun, catatan kekurangan itu akan dikoreksi dan ditingkatkan," terangnya. 

Klik Kaltim coba menghubungi Kepala Bapenda Rafidah. Tapi belum bisa berkomentar banyak. Ia mengaku belum membaca hasil survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021.

"Saya belum baca laporannya. Jadi tidak bisa berkomentar terlebih dahulu," tuturnya.