Pemkot Bontang Usulkan 8 Mega Proyek ke Rombongan Kemen-PUPR

KLIKKALTIM.COM- Pemerintah Kota Bontang mengajukan 8 usulan mega proyek pembenahan infrastruktur ke Pemerintah Pusat melalui Komisi V DPR RI. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Bontang Basri Rase saat perjamuan kunjungan rombongan Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR pada Senin (7/8/2023) malam. 

Usulan prioritas ialah pembangunan Kampung Selambai, perbaikan jalan, revitalisasi Waduk Kanaan untuk penanganan banjir, pengembangan Pelabuhan Tanjung Laut Indah, pemangkasan Jalan S Parman depan RSUD, peningkat jalan Bontang Kuala, Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ASN, dan pengembangan Pantai Harapan Kelurahan Tanjung Laut Indah. 

Baca Juga : Tanjakan RSUD Bontang akan Dipangkas 10 Meter, Digelontorkan Rp 70 Miliar

Beberapa program pun sudah memiliki review desain seperti Jalan Bontang Lestari. Paling tidak anggaran perbaikan dengan meningkatkan status jalan membutuhkan biaya Rp 578 miliar. 

Sementara perbaikan turunan RSUD Taman Husada membutuhkan biaya Rp 70 miliar. 

3 Opsi Penanganan Banjir Bontang Kuala 

Sedangkan peningkatan jalan Bontang Kuala memiliki tiga opsi. Pertama, dengan membangun jalan baru menggunakan tiang peyangga seperti jembatan. Untuk membiayai proyek ini ditaksir Rp 60 miliar. 

Kemudian alternatif kedua menggunakan sheet pile jalan raya sepanjang 800 meter tersebut. Untuk  metode ini paling tidak membutuhkan anggaran senilai Rp 60 miliar. 

Sementara alternatif ketiga ialah melakukan pembetonan pagar keliling atau tanggul. Kalau menggunakan metode ini paling tidak hanya membutuhkan anggaran senilai Rp 40 miliar. 

Diharapkan dengan datangan rombongan Komisi V DPR RI bisa memberikan dampak yang baik bagi kemajuan Kota Bontang. 

Apalagi dalam rombongan yang diketahui mencapai 30 orang lebih juga turut hadir beberapa pejabat diantaranya Direktur Jendral Kementerian PUPR (Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Perumahan). 

"Total ada 8 usulan yang siampaikan. Besar harapan kami masyarakat Bontang bisa dibantu untuk support sebagai wilayah penyangga IKN," kata Basri dalam sambutannya, Senin (7/8/2023). 

Baca Juga : Ditinjau Kemen-PUPR: Peningkatan Jalan BK Butuh Sinkronisasi Program

Lebih lanjut, berdasarkan informasi Klik Kaltim, ini kali pertama dalam sejarah Bontang dikunjungi satu komisi beserta mitra dalam waktu bersamaan. 

Dengan kesempatan itu para jajaran Kementerian yang memiliki kewenangan bisa meluhat langsung kondisi Kota Bontang secara terkini. 

Sejak sore hari mereka sudah mendatangi lokasi usulan. Pertama turunan RSUD Taman Husada dan kampung wisata Kelurahan Bontang Kuala. 

"Alhamdulillah kita menanti kabar baik dari usulan yang sudah diutarakan kepada Kkmisk V DPR RI dan rekan Kementerian PUPR," sambungnya. 

Diperjuangkan di Pusat

Dikonfirmasi terpisah Anggota DPR RI Dapil Kaltim Irwan mengaku akan mengupayakan semua usulan masuk dalam daftar prioritas. 

Menurutnya sudah tepat rombongan kementerian dihadirkan sebagai mitra kerja untuk melihat langsung kondisi Kota Bontang yang memang butuh banyak support anggaran. Apalagi khusus pembangunan infrastruktur. 
"Ini semua hadir untuk melihat kondisi rill. Semua kita masukkan daftar usulan. Kita juga butuh kepastian di tahun 2024" terang Irwan. 

Beberapa program sudah diakomodasi, misalnya pembangunan soal perbaikan jalan daerah sesuai Instruksi Presiden. 

Tidak tanggung-tanggung Rp 100 miliar akan masuk dalam tahap dua dimulai dalam waktu dekat. 

"Nah yang Bontang Lestari aset daerah saja bisa pakai APBN apalagi jalan yang statusnya milik nasional pasti lah masuk usulan," pungkasnya.