Sosialisasi Ruang Bermain Ramah Anak, 30 Persen Indikator Yang Belum Tercapai Segera Diselesaiakan

KLIKKALTIM.com -- Setelah menggelar sosialisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bontang  mendampingi Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rohika Kurniadi Sari meninjau Taman Adipura Bontang.

Tujuan dari kunjungan tersebut untuk menilai taman yang dijadikan anak-anak sebagai tempat bermain tersebut sudah memenuhi indikator RBRA. Kepala DPPKB Bahtiar Mabe menjelaskan, dari hasil tinjauan didapatakan bahwa taman Adipura masih belum mencapai Indikatoir sebanyak 30 persen.

Hal tersebut dinilai dari segi infrastruktur, keamanan dan aturan yang ada di Taman Adipura. Dari 30 persen tersebut, sekitar 20 persen indikator yang belum tercapai  di taman Adipura dari segi infrastruktur. Seperti, jalur khusus anak disabilitas, toilet anak, dan penghalang karet alat bermain.

"30 persen belum tercapai, Insya Allah tahun bisa diselesaikan dengan bantuan dinas perumahan dan pemukiman," ujar Bahtiar Mabe usai meninjau Taman Adipura, jalan Pierre Tandean, Kelurahan Bontang Kuala, Bontang Utara, Kamis ( 27/02/2020) siang.

Lebih lanjut, dia menjelaskan selain taman adipura sedikitnya ada empat taman lain yang akan disertifikasi sebagai RBRA. Empat taman tersebut yakni, Taman Tanjung Laut, Taman Edukasi TPA Bontang Lestari, Taman Lampion Bontang Kuala, serta Taman Bontang Lestari.

"Untuk langkah awal lima taman akan kami upayakan sebagai RBRA, sebagai percontohan untuk taman-taman lain di Bontang," pungkasnya

Sementara itu Rohika Kurniadi Sari, menjelaskan Bontang sudah siap menjadi kota layak anak. Dengan mempersiapakan pelayanan untuk kualitas tumbuh kembang anak hal tersebut bisa segera direalisasikan.

"Dimulai dari Taman Adipura, saya harap DPPKB segera mendorong taman yang terstandarisasi dan terverifikasi," ujarnya

Dia menekankan untuk mencapai hal tersebut DPPKB Bontang butuh koordinasi lintas sektor. Hal tersebut sebagai upaya membangun  infrastruktur serta  gabungan  kebijakan yang mendukung anak.

"Kami siap mendampingi DPPKB untuk konsultasi, namun yang paling penting kerjasama antar Dinas yang ada di Bontang," pungkasnya.