DPRD Buat Rekomendasi Tentukan TKBM Komura

KLIKKALTIM.COM - Beberapa rekomendasi Komisi IV DPRD Kaltim sebagai mediator percepatan penentuan tarif bongkar muat baru tengah berjalan.

Poin tersebut adalah penyegeraan pertemuan bersama antara pihak TKBM Komura, INSA, dan badan penanaman modal serta stake holder terkait.

Hal itu untuk memastikan TKBM Komura dapat beroperasi dan 1.149 buruh, baik yang bekerja di kapal dan di darat, memiliki kepastian bekerja kembali guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Zain Taufiqurahman menjelaskan, persoalan ini mesti dikupas tuntas. Melalui forum bersama, maka semua persoalan bisa diselesaikan.

Selain itu. ALFI, APMBI dan INSA Samarinda Kaltim maupun stake holder maritim lainnya, bisa duduk bersama membahas masa depan TKBM Komura sehingga bisa bekerja kembali baik di laut, sungai, maupun di darat.

"Sebisa mungkin situasi ini bisa selesai, TKBM Komura wajib mendata karyawan lama dan baru. Besaran upah pun harus menyentuh angka UMR/UMP Kaltim. Jangan sampai tak kunjung selesai. Kita tidak mau ada dampak buruk dari situasi ini," terang Sekretaris Komisi IV, Rita Artaty Barito usai pertemuan bersama pengurus TKB Komura beberapa waktu lalu.

Wewenang atau ngamprah (pekerjaan bongkar muat) di pelabuhan adalah domain TKBMB Komura. Penentuan ini mengacu kepada Permenhub Nomor 11 Tahun 2014 yang menyatakan Koperasi Samudera Sejahtera Indonesia atau yang biasa disingkat Komura tersebut berhak melakukan bongkar muat sesuai peraturan berlaku.

Oleh sebab itu, untuk menentukan tarif dibutuhkan kesepakatan antar beberapa pihak, tertama peranan KSOP.

Kuasa Hukum TKBM Komura, Sutrisno mengatakan, TKBM Komura telah melakukan pertemuan dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) membahas gaji anggota Komura dua bulan lalu.

"Sudah ada kepastian gajinya dibayar. Namun distribusi kemungkinan dalam waktu dekat," terang Suterisno menjelaskan hasil pertemuan keduannya. (Adv)