Wibowo Minta APBD Kaltim 2018 Perlu Segera Dibahas

KLIKKALTIM.COM- Usai ditetapkanya APBD Perubahan Kaltim 2017 pada paripurna ke-30 beberpa waktu lalu, Anggota DPRD Kaltim Wibowo Handoko berharap kinerja pemerintah bisa semakin optimal dan capaian progress kegiatan dan pembangunan di lapangan bisa terealisasi.

“Oleh karena itu perlu segera dilakukan tahapan selanjutnya guna mempercepat pembangunan, yaitu dengan melakukan pembahasan APBD Murni 2018,” ungkap Politikus Demokrat ini.

Lebih lanjut anggota dewan yang bertugas di Komisi III DPRD Kaltim ini menyadari bahwa keterlambatan pengesahan APBD Perubahan Kaltim 2017 akhirnya menyebabkan pembahasan APBD Murni 2018 ikut molor. Meskipun demikian, apalagi dengan kondisi APBD Kaltim masih mengalami defisit, hal itu tentu semestinya tidak menyurutkan semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam memperjuangkan harapan masyarakat.

“Tatap harus kerja maksimal. Dengan usaha yang maksimal, tentu akan memberikan hasil yang maksimal juga,” ujarnya.

“Harapan kita, dengan disegerakanya pembahasan APBD 2018 maka tahapan dan pengesahannya bisa lebih tepat waktu, dan program kerja yang telah direncanakan baik oleh eksekutif maupun legislatif juga bisa berjalan maksimal,” tambah Wibowo.

Diharapkan dengan semakin cepat dilakukan pembahasan anggaran, akan semakin baik untuk realisasi program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan disemua sektor. “Khusususnya beberapa program yang belum terakomodir secara maksimal dianggaran perubahan tahun ini. Seperti sektor pertanian, perikanan dan kelautan,” bebernya.

Sementara itu, menyinggung program yang belum mendapatkan alokasi ideal akibat keterbatasan anggaran, disampaikan Wibowo nantinya penganggaran akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Penyesuaian sambil melihat kemampuan daya serap dan capaian progres kegiatan di bidang lain,” sebutnya.

Untuk itu dirinya menyarankan agar setiap Instansi di Pemprov Kaltim atau Organisasi Perangkat Daerah diberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) dalam hal serapan anggaran dan realisasi program kegiatan. “Perlakuan ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi kinerja guna mendorong dan memotivasi agar setiap OPD memaksimalkan kinerjanya,” saran dia. (hms6/adv)