Politik Identitas Runtuhkan Nilai-Nilai Kebangsaan
07 November 2019
KLIKKALTIM.com -- Polemik penempatan Sekprov Kaltim yang belum juga usai dan menuai babak lanjutan, pihak DPRD Kaltim berinisiatif menyiapkan hak interpelasi untuk Gubernur Kaltim Isran Noor, dalam hal ini akan mempertanyakan status Abdullah Sani yang belum juga ditugaskan sebagai sekprov Kaltim.
Abdullah Sani hingga saat ini masih bertugas sebagai Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPPMTSP) Kaltim, sedangkan posisi Sekprov sementara dibawah kendali M Sabani sebagai pelaksana tugas (Plt). Abdullah Sani ditetapkan sebagai sekprov Kaltim oleh Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan Keppres Nomor 133/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018, dan telah dilantik oleh Tjahyo Kumolo sebagai Mendagri sebelumnya di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada 16 Agustus 2019.
Sedangkan Isran Noor menegaskan bahwa tidak ada proses penentangan. Bahkan justru mengklaim ingin menegakkan aturan pemilihan sekprov yang berjalan sejak 2018, sebelumnya di-era kepemimpinan Awang Faroek Ishak sebagai Gubernur Kaltim. Penentuan sekprov, kata Isran, ada aturan main. Tahapan proses di antaranya adalah lelang dan penilaian. Untuk diketahui & merujuk hasil penilaian, M. Sabani mendapat nilai tertinggi dengan 90 poin. Berikutnya Abdullah Sani dengan meraih 84 poin, dan Muhammad Aswin 80 poin. (KaltimKece, 23 Oktober 2019).
Dan akhirnya sebuah pernyataan kontroversial kembali terlontar, kami indikasikan itu bernuansa rasial dan sayang-nya komentar tersebut lahir dari seorang pemimpin kepala daerah, ini berdasarkan pernyataan wawancara Bapak Isran Noor sebagai Gubernur Kaltim yang dimuat oleh media online yaitu www.diksi.co, tanggal 04 November 2019. Untuk itu kami dari Partai Rakyat Demokratik Kalimantan Timur merasa berkepentingan dan sangat perlu untuk merespon ungkapan tersebut yang patut diduga bermuatan politik indentitas, oleh karena itu dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut :
Sangat menyayangkan statment/pernyataan Bapak Isran Noor (Gubernur Kaltim) yang berkomentar bahwa "Dari mana asalnya dia, saya mau tahu. Dia tidak mendukung kedaulatan. Dia pendatang itu," cuplikan ungkapan/komentar ini cenderung bernuansa rasial dalam merespon isu hak interpelasi yang telah di-inisiasi & digulirkan oleh beberapa pihak anggota DPRD Kaltim. Kami beranggapan bahwa pernyataan itu sangat mencederai Rasa Kebangsaan (Sosio Nasionalisme) yang telah menjadi pondasi bangsa ini berdiri dan merdeka dari para penjajah kolonial. Selain itu, sikap & pernyataan tersebut tidak sesuai, cenderung mengabaikan & meruntuhkan landasan-landasan berkonstitusi yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, maupun Sumpah Pemuda yang baru minggu lau bangsa ini kembali merayakan 91 Tahun ikrar bersama tersebut.
Memunculkan politik identitas dipanggung konflik kepentingan dalam penempatan Sekprov Kaltim adalah sebuah kemunduran (segregrasi) politik, sikap tersebut juga adalah tindakan intoleran, kurang beradab dan wajib dihindari oleh siapapun. Apalagi itu dikeluarkan oleh seorang pemimpin kepala daerah yang sudah semestinya memberikan sikap tauladan dalam membangun persatuan bagi setiap warga-nya.
Mengibaratkan atau mengartikan bentuk Kedaulatan yang cenderung salah kaprah, seolah-olah bentuk Kedaulatan adalah urusan suku, agama, dan atau urusan penduduk asli maupun pendatang, menurut kami ini mereduksi makna Berdaulat. Banyak hal lain yang dapat diprioritaskan bersama antara Pemprov Kaltim (Gubernur) & pihak DPRD Prov, lebih ke-prespektif memajukan daerah yaitu bagaimana Kaltim BERDAULAT dilapangan ekonomi, ada sekitar 4 korporasi besar batubara yang akan habis kontraknya dalam waktu 1-3 tahun kedepan. Kesiapan ini lebih urgen untuk diperdebatkan, dicarikan solusi & bagaimana kesiapan Kaltim turut berupaya melakukan negosiasi baik dalam bentuk Nasionalisasi atapun yang paling minimal yaitu Divestasi kepemilikan saham 4 Korporasi besar batubara yang telah lama & berpuluh tahun mengeksploitasi SDA Kaltim.
Menyerukan keseluruh warga Kaltim agar terus-menerus & bersama-sama membangun persatuan nasional, merawat, dan me-menangkan pancasila disetiap lini kehidupan berbangsa & bernegara. Tidak mudah dipecah-belah oleh siapapun yang ingin meretas Rasa Kebangsaan (Sosio Nasionalisme) di Republik ini.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Menangkan Pancasila
Bangun Persatuan Nasional
Wujudkan Kesejahteraan Sosial
Udin Rizky
Ketua KPW-PRD KALTIM
KOMITE PIMPINAN WILAYAH
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK KALIMANTAN TIMUR
JL. Padat Karya No. 3 Kec. Samarinda Utara Telp. 081347961884
Email : kpwprd_kaltim@yahoo.com
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
TINGGALKAN KOMENTAR
