Tunggu Keputusan Golkar, Perubahan AKD DPRD Balikpapan Tertunda

BALIKPAPAN. KLIKKALTIM - Masalah komitmen Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Masud terhadap Golkar, yang kini masih tidak jelas, mengakibatkan efek domino kemana-mana.

Setelah sebelumnya sempat bersinggungan dengan Partai Demokrat, kali ini mengakibatkan tertundanya roling atau rotasi alat kelengkapan dewan di DPRD Balikpapan.

Musababnya, roling itu masih menunggu keputusan Partai Golkar. Partai Beringin Balikpapan belum mengusulkan nama-nama anggotanya di dewan yang akan dirotasi.

Bahkan, proses pergantian antar waktu Fraksi PKS Subari, juga tertunda lantaran sikap komitmen Rahmad yang tidak bisa dipegang. Informasi itu disampaikan salah satu sumber Klikbalikpapan (KlikGroup), di DPRD.

“Dampak dari kisruh komitmen pak Rahmad terhadap Golkar, jadi bikin tertunda sejumlah proses di dewan. Semua fraksi sudah siap, tinggal Golkar,” jelasnya.

Bahkan, media ini juga memperoleh kabar adanya rencana pergantian di fraksi Golkar yang didominasi gerbong Rahmad, termasuk rumor roling formatur ketua dewan.

Namun, saat info ini diklarifikasi ke anggota DPRD Golkar, Idha Prahastuty, yang dikenal dekat dengan Rahmad Masud, ia enggan menjawab. “Jangan giring saya ke pertanyaan tersebut. Tanya pak Ketua,” jelasnya.

Kendati demikian, informasi tertundanya roling dibenarkan Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh. Tapi, ia meminta seluruh pihak agar sabar menanti jadwal.

“Soal rotasi, sabar, nanti tunggu jadwal,” ujarnya. Pihaknya akan menginformasikan pada media jika rotasi sudah dieksekusi. Namun, Abdulloh tidak menampik jika kisruh komitmen ikut menjadi hambatan yang akhirnya mengakibatkan rotasi ditunda.

Abdulloh menjelaskan, kendala pelaksanaan rotasi dikarenakan Golkar belum memberi daftar nama anggota yang akan dirotasi. “Kendalanya Partai Golkar belum memiliki nama anggota yang dirotasi. Yang belum ada kepengurusannya Partai Golkar, dan yang lain sudah,” jelasnya.

Ia sendiri belum menyusun daftar anggota yang dirotasi karena mentaati aturan partai. Abdulloh merasa belum ada kewenangan dari partainya. Terlebih belum ada SK yang diberikan pada pihaknya.

“Belum ada nama. Sebab belum ada kabar dari DPD I Kaltim,” katanya.(*)