Astuti Sentil Kabid Dinas PUPR Absen Rapat Kerja dengan Dewan

KLIKKALTIM.COM - Anggota Komisi III DPRD Bontang 'menyentil' Kepala Bidang Dinas PUPR yang sering absen di rapat kerja bersama dewan. 

Anggota Komisi III DPRD Bontang Astuti menilai kehadiran kepala bidang Dinas PUPR saat penting. Sebab, mereka lebih memahami teknis dan masalah yang terjadi di lapangan. 

“Jadi kalau langsung kabidnya kami bisa mempertanyakan progres yang sudah terealisasi. Sehingga ketika masyarakat bertanya bisa menjelaskan,” ungkapnya saat rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung Dewan, Senin (1/8/2022).

Ia menambahkan, seperti realisasi Bina Marga hanya terserap 1,8 persen, tersisa masih 27 persen. Menurutnya hal itu perlu diberikan penjelasan terkait data yang ada.

“Jadi ketika ada undangan supaya kabidnya diintruksikan untuk supaya bisa hadir semua,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan dan Keuangan Dinas PUPRK, Gunawan Tri Cahya mengatakan, terkait RDP bersama dengan Komisi lll DPRD, jadwalnya berbenturan dengan rapat internal Dinas PUPRK, sehingga kepala dinas (Kadis) dan kabid tidak bisa menghadiri undangan.

“Sebenarnya tadi undangan pak kadis mau hadir. Tapi di PU ada rapat internal membahas 2023 semua kabid harus terlibat. Jadi mohon maaf kabid-kabid tidak bisa hadir. Insyaallah kedepannya kami akan sampaikan dan bisa hadir,” pungkasnya.

4. Berita 3 Agustus 2022 

Faisal Dorong Pemkot Bebaskan Lahan di BSD untuk RTH 

KLIKKALTIM.COM - Pemkot Bontang diminta menepati janjinya untuk membebaskan lahan di Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD), Kelurahan Gunung Elai untuk dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal saat rapat kerja bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bontang, Senin (1/8/2022) di Kantor Sekretariat DPRD Bontang. 

“Lahan yang ada di BSD tidak perlu diragukan lagi, lokasinya itu strategis, kami sudah melakukan sidak, tinggal keseriusan pemerintah lagi untuk membebaskan lahannya,” ungkapya dalam rapat di Sekretariat Dewan, Senin (1/8/2022)

Politikus Nasdem itu juga meminta Pemkot untuk mempersiapkan proses pemekaran wilayah, penambahan kecamatan dan kelurahan, BSD pun menjadi salah satu kelurahan yang nantinya akan dimekarkan.

Oleh karena itu, Faisal mendorong agar persiapan lahan sudah dimulai dari sekarang untuk pembangunan perkantoran ataupun RTH di lokasi tersebut.

“Mulai dari sekarang harus dipersiapkan, jangan sampai membuat pemekaran, persiapan tidak ada,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bontang, Muhammad Nur mengatakan sejauh ini pihaknya sudah melakukan sesuai dengan batas wewenangnya.

Sehingga ia meminta agar OPD terkait juga dilibatkan dalam pembahasan RTH ini, sebab pihaknya tidak punya wewenang untuk menentukan pengadaan lahan. Pihaknya hanya memfasilitasi, sementara yang punya wewenang untuk memutuskan yakni OPD teknis.

“Seperti pembebasan lahan RTH itu harus dibahas bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kemudian untuk lahan pemekaran itu OPD teknis, seperti kelurahan, kecamatan, sekda ataupun wali kota. Kami pasti membantu mengawal ini, tapi OPD teknis juga harus dilibatakan dalam pembahasan RTH ini,” pungkasnya.