Dianggap Terburu-buru, Disporapar Bontang Tak Restui Musda KNPI yang Digelar Hari Ini

KLIKKALTIM.COM- Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Bontang tidak mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan Musda KNPI ke-10 yang berlangsung pada Kamis (8/2/2024) hari ini. 

Hal itu berdasarkan rapat terbatas yang berlangsung di Gedung Disporapar Bontang bersama Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Agus Haris, tim 9 Eko Satriya, dan beberapa senior KNPI lainnya. 

Kepala Disporapar Bontang Ahmad Aznem mengaku, awalnya Musda diminta berlangsung pasca Pemilu 2024. Namun, berjalannya waktu ternyata tidak dijalankan oleh anak-anak muda yang berproses saat ini. 

Alasannya karena pelaksanaan Musda hari ini dinilai terlalu tergesa-gesa. Harusnya berdasarkan koordinasi dengan Dispora Kaltim bersama tim 9 beberapa waktu lalu sudah disampaikan poin-poinnya. 

"Kami tidak menghalangi Musda. Justru kita dukung. Tapi habis Pemilu 2024. Kalau sekarang jadinya kita tidak keluarkan rekomendasi," ucap Aznem. 

Baca Juga : Pimpinan OKP Bontang Dukung Musda KNPI Usai Pemilu 2024, Minta Matangkan Persiapan

Bahkan persetujuan tidak dikeluarkannya surat rekomendasi pelaksanaan Musda KNPI ke 10 ini juga sudah mendapat restu Wali Kota Bontang Basri Rase. 

Apalagi kata Aznem undangan Musda sore nanti menggunakan tanda tangan Koordinator Tim 9 KNPI Bontang Eko Satrya. Padahal yang bersangkutan sudah mengklarifikasi tidak pernah mengeluarkan tanda tangan di surat undangan tersebut. 

"Segera kita keluarkan surat untuk tidak merekomendasikan pelaksanaan Musda. Itu suratnya juga yang tanda tangan bahkan tidak merasa meneken," sambungnya. 

Ketua MPI KNPI Bontang Agus Haris menilai tahapan musda yang akan berlangsung tidak sah. Pertama saat ini Pemprov Kaltim juga meminta agar seluruh KNPI tidak berafiliasi terhadap 3 versi kepengurusan yang saat ini. 

Kedua, harusnya saat musda perlu ada rekomendasi dari Disporapar Bontang. Karena sejak awal Pemkot Bontang harus bertanggung jawab karena sudah ikut dalam proses menjelang Musda. 

"Kalau berlangsung berarti tidak sah. Kita itu dukung tapi kalau terburu-buru juga kan tidak baik," ucap Agus Haris. 

Jangan sampai pasca Pemilu 2024 ini akan ada versi lain yang akan musda. Karena dari informasi ada beberapa OKP yang justru mendukung pelaksanaan Musda pasca Pemilu 2024.

"Sah saja kalau ada yang mau Musda. Kan mengikuti arahan dari pemerintah. Karena pemerintah sudah dari awal campur tangan untuk pemuda," sambungnya. 

Polres Tidak Terbitkan Izin Keramaian
Kasat Intelkam Polres Bontang AKP Yurizca Musiardhillah mengaku baru menerima surat izin pelaksanaan Musda ke 10 pada malam tadi. 

Namun, belum ada pengeluaran izin. Karena saat ini Personil Polres Bontang fokus dalam pengamanan Pemilu. Itu sudah instruksi dari pimpinan. 

"Kita tidak keluarkan surat izin keramaiannya. Tapi kalau mereka tetap Musda kita akan pantau saja," ucap AKP Yurizca.