Aroma Oligarki Pilpres Di Balik Mega Proyek IKN

KLIKKALTIM.com -- Ide awal mengenai rencana pemindahan ibu kota ini terlontar beberapa waktu menjelang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pemilu presiden yang berlangsung 29 April 2019, atau hanya berselang 12 hari setelah hari pencoblosan pemilu presiden pada 17 April 2019.

Banyak respon dan komentar atas lontaran mendadak ini. Mulai dari anggapan bahwa ini hanya upaya Jokowi untuk menurunkan tensi pemilu yang kala itu sedang memanas. Ada juga yang menganggap ini adalah bentuk kepercayaan diri Jokowi akan memenangkan pemilu, hingga menyebut rencana tersebut hanya pengalihan isu belaka. Meskipun banyak disanggah, tetap saja konteks penyampaian rencana pemindahan ibu kota memang tidak bisa dilepaskan dari ruang dan waktu pilpres.

Protes utama muncul dari partai-partai kubu 02 atau lawan Jokowi saat pilpres, seperti beberapa politisi utama Partai Gerindra yang menyebut pemindahan ibu kota adalah omong kosong dan menolak pemindahan tersebut. Meskipun Prabowo menerima dengan syarat, kebanyakan pengurus Partai Gerindra menolak dan mengkritisi rencana tersebut.

Prabowo menyebut bahwa pemindahan ibu kota awalnya inisiasi Gerindra sejak 2014. “Namun libatkan ahli dan pakar untuk mencari tempat terbaik yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota Indonesia yang baru, harus dicari pakar dan konsensus yang baik ya,” ujar pesaing Jokowi itu pada 17 Agustus 2019.

Namun, sontak penolakan Partai Gerindra ini berputar haluan setelah pertemuan kedua Jokowi dengan Prabowo di Istana pada 11 Oktober 2019 lalu. Setelah berswafoto bersama, Prabowo dan partainya mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota tanpa syarat. Selain membahas soal kemungkinan koalisi dalam kabinet setelah rekonsiliasi dan pembagian jatah jajaran pimpinan MPR-DPR di Senayan, pemindahan ibu kota memang menjadi topik pertemuan kedua tersebut.

Cepat atau lambat, persetujuan Prabowo memang sudah diprediksi jauh waktu. Lahan milik PT. ITCI Kartika Utama yang berada di lahan seluas 42.000 hektar dalam ring dua wilayah IKN dimiliki oleh Hashim Djojohadikumo atau adik kandung Prabowo Subianto sendiri. Bukan hanya itu, infrastruktur proyek lain di bawah naungan Arsari Group yakni PT. Arsari Tirta Pradana berupa bendungan atau danau buatan yang diduga akan menyediakan sumber air bersih untuk kebutuhan ibu kota baru tersebut. Hashim sendiri berperan sebagai Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga dan penyokong utama dana politik Prabowo-Sandiaga di pilpres 2019 lalu.

Semua rentetan kejadian ini menunjukkan indikasi kuat bahwa sejak digulirkan rencana pemindahan ibu kota yang dikemas dalam mega proyek ini adalah komoditas politik semata. Di tengah jalan, ia menjadi komoditas dagangan politik untuk ditawarkan pada sederet pengusaha, pendukung kubu penguasa maupun lawan politiknya. Ujung-ujungnya, menguntungkan para oligarki politik belaka.

Bersambung….

Sumber : Jatam