PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG - Anggota Komisi C DPRD Bontang, menargetkan pembahasan revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 7 Tahun 2020 rampung dalam dua bulan.
BONTANG - Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang Alfin Rausan Fikry menyoroti substansi Pasal 18 Bab IV dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Bencana di Kawasan Industri.
BONTANG - Perusahaan industri didorong memiliki standar bunyi sirine peringatan yang sama agar masyarakat tidak bingung ketika terjadi keadaan darurat. Dorongan itu mencuat dalam Pendalaman Raperda Penyelenggaraan Bencana Industri
BONTANG - Organisasi kepemudaan di Kota Bontang mengusulkan agar Gedung Graha Pemuda yang berada Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Tanjung Laut dikembalikan sebagai pusat aktivitas Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
BONTANG - Rapat pembahasan Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Industri, DPRD Komisi C menyoroti pelaksanaan emergency drill di perusahaan yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di kawasan berisiko.
BONTANG - Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi menegaskan, konsultasi publik Raperda Kepemudaan tidak boleh sekedar menjadi tahapan administratif dalam proses pembentukan regulasi.
BONTANG - Sekretaris Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang menyayangkan lambannya penyusunan dokumen studi dispersi oleh perusahaan. Studi dispersi merupakan metode untuk mengkaji bagaiaman polutan menyebar di sebuah lingkungan.
BONTANG - Sekretaris Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang menilai penyusunan Raperda Penyelenggaraan Bencana Industri tak cukup hanya bertumpu pada prosedur tanggap darurat yang selama ini diterapkan perusahaan.
BONTANG - Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) DPRD Kota Bontang, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk ditetapkan jadi Peraturan Daerah (Perda).
