PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG – Polres Bontang mengamankan seorang pengedar berinisial MZA (22) saat mengambil pasokan sabu dengan sistem tempel di Jalan Imam Bonjol, Gang Muchtar Toho, Kelurahan Tanjung Laut, sekitar pukul 22.00 Wita, Jumat (17/7/2026).
BONTANG - Kondisi atap di Gedung Auditorium Tiga Dimensi bocor mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal.
BONTANG - DPRD Kota Bontang, bakal melakukan pemanggilan dua perusahaan yang memperoleh Peoper Merah (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) dari Kementrian Lingkungan Hidup.
BONTANG - Anggota Komisi C DPRD Bontang, menargetkan pembahasan revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 7 Tahun 2020 rampung dalam dua bulan.
BONTANG - Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang Alfin Rausan Fikry menyoroti substansi Pasal 18 Bab IV dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Bencana di Kawasan Industri.
BONTANG - Perusahaan industri didorong memiliki standar bunyi sirine peringatan yang sama agar masyarakat tidak bingung ketika terjadi keadaan darurat. Dorongan itu mencuat dalam Pendalaman Raperda Penyelenggaraan Bencana Industri
BONTANG - Organisasi kepemudaan di Kota Bontang mengusulkan agar Gedung Graha Pemuda yang berada Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Tanjung Laut dikembalikan sebagai pusat aktivitas Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
BONTANG - Rapat pembahasan Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Industri, DPRD Komisi C menyoroti pelaksanaan emergency drill di perusahaan yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di kawasan berisiko.
BONTANG - Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi menegaskan, konsultasi publik Raperda Kepemudaan tidak boleh sekedar menjadi tahapan administratif dalam proses pembentukan regulasi.
