PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG- Pernyataan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang yang mengaku kewalahan mengejar target penerimaan daerah sebesar Rp 500 juta per tahun dianggap alasan semata oleh DPRD Bontang.
Pemerintah Kota Bontang dan Komisi B DPRD menyidak pangkalan penjualan tabung gas 3 kilogram pada Rabu (5/2/2024) pagi.
BONTANG - DPRD Bontang meminta pemerintah memberi kemudahan bagi PT Pupuk Kalimantan Timur untuk percepatan pembangunan pabrik soda ash di wilayah industri Kaltim Industrial Estate (KIE) Kecamatan Bontang Utara.
BONTANG- Rencana pungutan retribusi masuk ke Stadion Lang-Lang mendapat catatan dari Komisi B DPRD Bontang. Komisi yang mengurusi urusan keuangan daerah ini turut memberi masukan bagi pemerintah.
BONTANG- DPRD Kota Bontang resmi menetapkan pasangan Neni Moerniaeni dan Agus Haris sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang masa jabatan 2025 - 2030. Penetapan ini diputuskan melalui sidang paripurna yang digelar di Pendopo, Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (16/1/2025) malam.
Proyek Ruang Kelas Baru (RKB) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Bontang Barat menambah daftar kegiatan pembangunan yang tak selesai hingga masa kontrak berakhir. Kontraktor pelaksana proyek senilai Rp6 miliar diberikan waktu ekstra untuk menyelesaikan pekerjaan, namun dengan konsekuensi membayar denda berkisar Rp 300 juta.
Gagalnya proyek pembangunan tugu selamat datang Bontang di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing menambah catatan buruk kinerja Pemkot Bontang di bidang infrastuktur. Anggota Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengaku kecewa karena anggaran yang sudah dialokasikan tidak terserap.
Anggota DPRD Bontang Muhammad Sahib geram melihat hasil proyek trotoar dan drainase di Jalan Pangeran Suryanata eks Sendawar, Bontang Baru. Kontraktor pelaksana proyek dianggap bekerja asal-asalan.
Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto mendesak Pemkot untuk transparan soal pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pasalnya proses pengangkatan rawan 'pegawai titipan'.
