PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG - Dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha binaan, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) bekali 30 pelaku usaha perikanan di Kota Bontang keterampilan membuat pakan secara mandiri.
KLIKKALTIM– Pembahasan APBD-Perubahan 2026 Kalimantan Timur urung dibahas hingga hari ini karena belum ada kepastian penerimaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN.
PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui program PKT Proaktif, salurkan bantuan Rp100 Juta bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
KLIKKALTIM- DPRD Kalimantan Timur membentuk Panitia Khusus (Pansus) Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk membenahi tata kelola sektor tersebut.
KLIKKALTIM - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud berencana melakukan rekayasa cuaca untuk menurunkan hujan buatan di wilayah Kaltim.
BONTANG - Mendorong penerapan pertanian produktif dan berkelanjutan, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui Program Peningkatan Kapasitas Petani (PAK TANI), mengajak petani dan kelompok masyarakat di Kota Bontang mengoptimalkan potensi limbah organik menjadi kompos berkualitas.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mendorong perubahan regulasi pajak daerah menjadi momentum untuk mengoptimalkan sumber pendapatan, terutama dari Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat (PAB).
BONTANG - Dalam mendukung percepatan pengendalian stunting di Kota Bontang, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyalurkan bantuan senilai Rp858,7 juta sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui program Pencegahan dan Pengendalian Stunting (PEDALGAS).
KLIKKALTIM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap menagih pembayaran dana transfer dari pemerintah pusat yang belum tersalurkan. Nilainya mencapai sekitar Rp1,9 triliun atau hampir Rp2 triliun, yang merupakan akumulasi kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 dan 2024.
