PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
KLIKKALTIM.COM- Hasil penyelidikan panjang akhirnya Polres Bontang menetapkan 4 tersangka kasus pengadaan lahan laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) 2012 lalu.
Proyek pengerukan Pelabuhan Samarinda tahun anggaran 2015 dan 2016 diduga dikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran di beberapa pelabuhan Indonesia.
KLIKKALTIM.COM- Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang yang baru Otong Hendra Rahayu memastikan pekerjaan rumah untuk pengungkapan kasus korupsi akan diselesaikan di masa kepemimpinannya.
KLIKKALTIM.COM- Penyidik Polres Bontang meminta Inspektorat Daerah untuk mengaudit keuangan di anak usaha Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) PT Laut Bontang Bersinar (LBB) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
KLIKKALTIM.COM- Sat Reskrim Polres Bontang menetapkan 4 tersangka kasus korupsi pengadaan lahan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) pada Senin (25/6/2024) kemarin.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya terkait penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015 Rita Widyasari (RW).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan di rumah salah satu pengusaha yang berada di jalan Pahlawan, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kamis (6/6/2024).
KLIKKALTIM.COM- Wali Kota Bontang Basri Rase meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam proses pengadaan lahan pada 2024 ini. Kepada Klik Kaltim, Basri berharap semua tahapan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku supaya tak menjadi temuan dan menyeret pejabat ke kasus tindak pidana korupsi.
KLIKKALTIM.COM- Hasil pemeriksaan Kejaksaaan Negeri Bontang (Kejari) di internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menemukan adanya maladministrasi dari penyelenggaraan kegiatan di tahun anggaran 2023 lalu. Jaksa mengindikasikan bisa saja terjadi kerugian negara dari maladministrasi.
