PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Progres pengerjaan proyek drainase dan trotoar Jalan MT Haryono hingga pekan kedua Juni 2025 baru mencapai 4,6 persen. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang pun mencatat pengerjaan itu minus 2,5 persen dari target.
Proyek Perbaikan infrastruktur jalan di Bontang Lestari rupanya meninggalkan masalah. Salah satunya di Jalan M Roem, atau tepat di depan SD Negeri 007 Bontang Selatan.
Pemerintah Kota Bontang menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk program pengaspalan jalan pada 2025 ini. Berdasarkan laman Sistem Informasi Rencana Umum pengadaan (SIRUP) LKPP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang akan memuluskan 4 ruas jalan.
Proyek pembangunan proyek tugu Selamat Datang Bontang di Bukit Kusnodo Kelurahan Belimbing terhenti karena persoalan lahan. Smirfan Jaya selaku kontraktor pelaksana terpaksa menelan kerugian.
Proyek drainase dan trotoar di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Api-Api dipastikan molor dari jadwal kontrak. Pasalnya proyek ini belum juga rampung, padahal kontrak berakhir pada Selasa (31/12/2024) kemarin.
Dua usulan perpanjangan waktu proyek jembatan disetujui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang. Proyek itu diantaranya jembatan di Balai Benih Ikan (BBI) dan jembatan SMP Negeri 7.
Tiga kontraktor yang mengerjakan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang menerima Surat Peringatan Pertama (SP 1). Surat ‘cinta’ itu diberikan karena kontraktor lelet alias lamban.
Pengerjaan jalan amblas di Jalan Cipto Mangunkusumo, Bontang Utara terus berlangsung. Meski sempat berhenti karena banjir pada Jumat (19/7/2024) lalu.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat sorotan publik terkait penggunaan pintu dengan sistem Smart Door Lock yang dinilai mempersulit akses masyarakat untuk bertemu dengan pegawai. Sistem ini dianggap lebih protektif dibandingkan dengan kantor Bupati maupun Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.
