DPRD mengkritisi aktivitas kepala daerah yang sering berpergian dinas luar daerah namun tak dibarengi dengan iklim investasi yang bertumbuh di Kota Bontang.
Masalah klasik penerangan jalan sepanjang Bontang Lestari lagi-lagi mendapat sorotan DPRD Bontang. Komisi II DPRD Bontang menilai kondisi keuangan fiskal pemerintah saat ini seharusnya bisa membiayai penerangan jalan di sana. Namun, kondisi itu dibiarkan berlarut-larut.
Skema pembiayaan proyek penanggulangan banjir di Kota Bontang berubah. Semula Pansus Banjir menawarkan 10 persen tiap tahun dari APBD Bontang digelontorkan untuk proyek penanggulangan banjir.
Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Bontang diapresiasi Komisi I DPRD Bontang. Dinsos-PM menjadi salah satu organisasi perangkat daerah dengan kinerja moncer dalam tata kelola anggaran.