JAP Minta Pemkot Ungkap Hambatan Belanja Tanah Tahun 2025 Belum Optimal

BONTANG - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang, meminta penjelasan pemerintah mengenai kendala yang menyebabkan realisasi belanja tanah tahun anggaran 2025 belum tercapai secara optimal. 

Meski capaian belanja tanah telah meningkat jadi 62,10 persen, dibandingkan tahun 2024 yang hanya terealisasi sekitar 8,4 persen.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Joni Alla Padang (JAP) menilai, masih diperlukan penjelasan terkait hambatan yang dihadapi di lapangan. Dengan peningkatan itu dinilai belum cukup untuk mencapai target secara maksimal.

“Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa realisasi belanja tanah tahun anggaran 2025 capai 62,10 persen. Capaian ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2024 terealisasi sekitar 8,4 persen,” kata Joni.

Fraksi ini meminta, pemerintah menjelaskan kendala yang menyebabkan realisasi belum optimal, termasuk yang berkaitan dengan proses administrasi, pembebasan lahan, maupun aspek teknis lainnya. 

"Namun demikian, atas peningkatan tersebut, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah," jelasnya.

Menanggapi, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menuturkan, belum maksimalnya realisasi belanja tanah berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 

Tak hanya ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan tersebut, turut meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

"Pembangunan infrastruktur diharapkan menciptakan efek pengganda terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," terangnya.