TPP Kepala OPD Bontang Bakal Dipotong Rp 300 Ribu Tiap Mangkir Rapat

BONTANG - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang harus lebih disiplin menghadiri rapat resmi, termasuk saat mendapat undangan dari DPRD.

Pasalnya, Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menegaskan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepala OPD sebesar Rp300 ribu per hari bisa dipotong jika tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Penegasan itu disampaikan Neni saat menanggapi kritik Anggota DPRD Bontang Nursalam dalam Rapat Paripurna pembahasan Nota Kesepakatan APBD 2026, Senin (7/9/2026).

Nursalam sebelumnya meminta kepala OPD tidak mangkir ketika DPRD mengundang mereka, khususnya dalam pembahasan yang berkaitan dengan persoalan teknis.

"Izin, Bu Wali. Mohon diberikan penekanan, kepala OPD harus hadir kalau diundang oleh DPRD. Jangan mangkir, apalagi kalau kita sedang membahas teknis," kata Nursalam.

Menanggapi hal itu, Neni membeberkan besaran TPP yang diterima kepala OPD mencapai Rp300 ribu setiap harinya.

TPP tersebut diberikan kepada pejabat dan ASN Pemkot Bontang sebagai tambahan penghasilan untuk mendorong peningkatan kinerja.

Namun, Neni memastikan ada konsekuensi bagi pejabat yang tidak disiplin.

"Besaran TPP kepala OPD itu Rp300 ribu per hari. Kalau tidak hadir rapat tanpa ada alasan yang jelas, pasti otomatis TPP itu dipotong," ucap Neni.

Bahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang, Senin (7/9/2026), Neni mengabsen satu per satu kepala OPD yang hadir.

Hasilnya, sekitar 80 persen kepala OPD terpantau hadir. Sementara sisanya diwakili pejabat lain karena kepala OPD sedang menjalankan tugas di tempat lain.

"Kedisiplinan ASN harus menjadi contoh. Karena mereka diberikan TPP untuk bisa bekerja dengan rajin," sambungnya.