Curhat ASN Ditugaskan ke IKN; Tak Minat Walau Ditawarkan Tunjangan Rp 50 Juta/Bulan

Sebab, menurutnya jika pemindahan dilakukan saat IKN belum siap secara infrastruktur, hal ini tentu akan mengganggu ritme kerja dan produktivitasnya. Terlepas dari kondisi kota yang belum memadai, ia berpendapat tunjangan yang ditawarkan pemerintah sudah sepadan asalkan sesuai dengan janji dan tidak ada pengurangan maupun dispensasi.

“Melihat tunjangan yang dijanjikan oleh pemerintah bagi ASN pusat yang akan dipindah ke IKN, saya merasa sudah cukup sepadan asal semua yang diberikan sesuai dengan janji dan tidak ada pengurangan maupun dispensasi,” kata Fino dikutip dari kumparan, Rabu (1/ 3).

Ia menilai, pemerintah harus lebih dulu memprioritaskan fasilitas publik seperti internet, transportasi, saluran air, sanitasi, hingga pengelolaan bencana alam sebelum IKN resmi menjadi kota produktif para pekerja termasuk PNS.

“Saya berharap infrastruktur di IKN, tidak hanya dari segi bangunan saja, namun akses menuju dan di IKN juga harus dipikirkan, serta hal hal diluar itu seperti jaringan komunikasi, internet, saluran air, sanitasi, hingga pengelolaan bencana alam juga harus dipikirkan,” kata Fino.

Baca juga: Tol Rampung 2024, Balikpapan ke Pusat IKN hanya 30 Menit

Hal yang sama juga dirasakan oleh Selfy yang juga pegawai ASN di Kementerian Jakarta. Selfy mengatakan keberatan harus mutasi ke IKN dengan infrastruktur yang belum memadai. Ia merasa keberatan karena IKN belum menyediakan fasilitas bangunan sekolah dan moda transportasi yang banyak.

“Jadi agak berat saja rasanya kalau harus pindah ke IKN dalam waktu dekat. Apalagi kan kalau infrastruktur di sana belum memadai, contohnya anak akan bersekolah di mana, kualitasnya bagaimana, sedangkan di jakarta banyak pilihan sekolah dan fasilitas lain yang menurut saya lebih mendukung untuk tumbuh kembang anak,” kata Selfy.