Pemprov Kaltim Pastikan Tak Ada Lagi Proyek 'Siluman' di APBD; Gratispol dan Infrastruktur Jadi Prioritas

KLIKKALTIM-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan anggaran daerah akan difokuskan terlebih dahulu untuk membiayai program prioritas, yakni Gratispol, sebelum dialokasikan ke sektor lain. 

Selain pendidikan gratis, pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan menjadi prioritas berikutnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan program Gratispol merupakan janji pemerintah yang wajib direalisasikan sehingga menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran daerah.

"Pertama tentu saja program prioritas kita kan Gratispol. Ini wajib kita tunaikan," kata Seno Aji di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (7/7/2026).

Setelah kebutuhan program tersebut terpenuhi, pemerintah akan mengarahkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan sektor kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

"Yang kedua adalah infrastruktur dan kesehatan. Standar pelayanan minimum itu harus kita wujudkan," ujarnya.

Menurut Seno, apabila kebutuhan pada sektor prioritas telah terpenuhi, sisa kemampuan fiskal daerah akan digunakan untuk membiayai program pembangunan lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antarkabupaten dan kota.

"Baru setelah itu sisa dana yang ada kita gunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya infrastruktur antarkabupaten dan kota yang memang harus kita lakukan," katanya.

Selain memaparkan arah kebijakan anggaran, Seno menegaskan Pemprov Kaltim tidak lagi memberikan ruang bagi munculnya program atau kegiatan yang tidak melalui proses perencanaan resmi atau yang selama ini dikenal sebagai proyek siluman.

"Itu sudah tidak boleh lagi. Kita tegaskan ke TAPD tidak boleh ada proyek siluman yang tiba-tiba muncul," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah telah sepakat dengan DPRD Kalimantan Timur agar seluruh program yang masuk dalam APBD disusun melalui mekanisme perencanaan yang jelas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Kami bersepakat dengan DPRD supaya proyek-proyek itu benar-benar terencana dan bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat," tutupnya.