Mengenai Kinerja Pemerintah Terkait Wabah Corona, Berikut Tanggapan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid

KLIKKALTIM.com -- Pasien positif wabah virus corona atau covid-19 di Kalimantan Timur ( Kaltim ) hingga saat ini sudah mencapai 20 orang. Bahkan satu diantaranya sudah meninggal dunia di Kota Balikpapan.

Selama pencegahan virus tersebut, sejumlah daerah telah melakukan terobosan dan solusi selama lockdown dilakukan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemkab Penajam Paser Utara ( PPU ). Bahkan PPU telah menggratiskan pembayaran air PDAM pada bulan April 2020 ini.

Kemudian di Kabupaten Kutai Timur ( Kutim ) akan membagikan sembako gratis bagi warga kurang mampu serta memotong insentif Aparatur Sipil Negara ( ASN )-nya. Bahkan di Kota Bontang sendiri siap memberikan santunan Rp 500 ribu perbulan kepada warga kurang mampu yang terdampak akibat wabah covid-19.

Termasuk menganggarkan Rp 50 miliar di APBD-Perubahan 2020. Dengan memotong belanja kegiatan daerah di Pemkot Bontang dan itu sudah disepakati bersama DPRD Bontang.

Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara ( Kukar ), belum ada satupun kebijakan politis yang ditelurkan terkait kebutuhan dasar masyarakat. Sejauh ini, Bupati hanya lebih banyak mengeluarkan kebijakan yang bersifat imbauan dan fasilitasi lokasi penanganan.

Meski belakangan Pemkab Kukar bersama TNI-Polri dan sejumlah relawan telah melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah lokasi serta mulai mewacanakan untuk menggratiskan tagihan PDAM. Kebijakan tersebut disoroti oleh masyarakat. Terutama masyarakat yang terdampak kebijakan harus berdiam di rumah dan kehilangan penghasilan harian.

Menanggapi permasalahan ini, Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid langsung angkat bicara. Ia meminta agar Pemkab Kukar segera melakukan pembahasan lebih teknis mengenai penanganan dampak covid-19.

Khususnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan program anggaran. Menurutnya, terdapat porsi pekerjaan yang harus dipercayakan kepada instansi teknis. Kemudian beberapa porsi pekerjaan lainnya juga yang harus diperankan sesuai jabatan dan fungsi.

“Kita (DPRD Kukar) siap kapan pun untuk membahas penanganan terkait dampak corona ini bersama Pemkab Kukar. Masyarakat kan pasti butuh solusi kongkrit Pemerintah Daerah nih. Bukan lagi sebatas himbauan” kata Abdul Rasid, Rabu (1/4/2020).

Ia tidak ingin nanti kesannya Kukar dipandang lambat membuat solusi, terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu di Kukar karena sebagian besar hanya berharap pada penghasilan harian.

“Masyarakat juga butuh makan buat hidup, butuh bahan pangan, butuh ketersediaan obat-obatan dan sebagainya, itu kan harus ada laporannya terkait itu. Ayo kita bahas segera. Apa yang bisa kita bantu untuk kita anggarkan, ayo kita anggarkan. Ini harus kita bahas cepat. Kami siap bantu" pungkas Rasid.

Sementara itu hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah tentang komentar ketua DPRD Abdul Rasid.

Sumber : tribunkaltim.co