PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Kasus pekerja anak di bawah umur rupanya masif terjadi di Kutai Timur. Persoalan ini mencuat saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD KUTIM) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tentang Peraturan Perlindungan Anak (PPA).
EAW (29) pemuda asal Marangkayu, Kutai Kartanegara ditangkap gara-gara menggelapkan pupuk milik perusahaan. Pupuk sawit yang harusnya dia antar untuk mitra tempatnya pekerja justru digelapkan untuk dipakai di kebunnya sendiri.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD KUTIM) Novel Tyty Paembonan meminta Bupati selaku kepala daerah daerah dapat mendistribusikan anggaran APBD dengan adil di setiap kecamatan, mengingat kabupaten Kutim terdiri dari beberapa kecamatan.
PT Laut Bontang Bersinar (LBB) percaya diri atau pede bisa menyumbang deviden ke Pemkot pada awal 2024 mendatang. Direktur PT LBB Lien Sikin menjanjikan dapat membagi deviden sebesar Rp600 juta.
Pembangunan gerai McDonald's di Jalan Ahmad Yani, Bontang terus dikebut. Target bangunan 2 lantai itu akan rampung pada akhir November 2023 ini.
KLIKKALTIM.COM- Satu unit truk bermuatan koral alami kecelakaan tunggal pada Selasa (8/11/2023) sekitar pukul 14.45 Wita di Kilometer 23 Poros Bontang-Sangatta tepatnya di Kecamatan Teluk Pandan.
KLIKKALTIM.COM- Buaya berukuran 1,5 meter berhasil dievakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) pada Senin (6/11/2023) malam kemarin.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kutai Timur (Kutim) menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Kutim Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), melalui Wakil Ketua I Asti Mazar mengkritisi banyaknya program perjalan luar daerah di Organisasi Perangkat Daerah. Hal tersebut dikhawatirkan membuat sejumlah program di APBD Perubahan 2023 tidak berjalan maksimal.
