Disdik Tegaskan Sekolah Negeri Dilarang Melakukan Pungutan

KLIKKALTIM.COM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tidak membenarkan jika sejumlah sekolah melakukan pungutan. Hal tersebut ditegaskan Plt Kadisdik, Roma Malau. Roma Malau menegaskan larangan pungutan di sekolah mulai jenjang taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Penegasan tersebut sejak memasuki tahun ajaran 2019-2020.

"Adanya keluhan sejumlah wali murid akan adanya pungutan uang komite bagi siswa baru. Tentu hal itu tidak dibenarkan. Sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada siswa baru," kata Roma, tegas.

Disdik sudah mengeluarkan surat edaran mengenai larangan pengutan kepada siswa sejak tanggal (14/8/2019). Surat keteragan dengan nomor : 420/1432/Disdik-Skt/VIII/2019. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh sekolah TK, SD dan SMP Negeri se Kutim agar dapat dipatuhi dan ditindak lajuti.

"Sekolah jenjang TK, SD dan SMP negeri tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada peserta didik maupun orangtua wali murid yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pungutannya ditentukan," ujar Roma yang dituangkan dalam surat tersebut.

Menurutnya, untuk perihal penggalangan dana dalam bentuk bantuan atau sumbangan pendidikan harus diputuskan dalam musyawarah dan mufakat yang melibatkan pihak orang tua peserta didik, guru, kepala sekolah dan pihak Disdik.

"Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana sumbangan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak pemangku kepentingan pendidikan, terutama orang tua peserta didik, komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan," tegasnya.

Pihaknya dapat membatalkan bantuan ataupun sumbangan yang diterima jika tidak sesuai peraturan sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku, sebab menghindari hal-hal tidak diinginkan ke depannya. Adanya edaran surat larangan pungutan sejumlah sekolah tersebut mendapat respons positif kepada sejumlah wali murid.