17 Desa di Kukar Belum Teraliri Listrik, Bupati Edi Damansyah Upayakan Bangun PLTS Komunal

KLIKKALTIM.com -- Listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Tanpa adanya listrik warga tidak dapat melakukan aktivitas rumah tangga.

Tercatat dari Dinas ESDM Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2019 sekitar 17 desa yang masih belum teraliri listrik.

Untuk itu Pemkab Kukar terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di desa atau dusun yang ada di Kukar.

Namun ada beberapa kendala PLN tidak dapat menyambung listrik di beberapa desa. Salah satu caranya adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyebutkan, desa yang termasuk dalam remote area atau yang tidak bisa tersambung dengan infrastruktur PLN, pihaknya akan mengupayakan lewat pembangunan PLTS komunal.

"Desa remot area itu yang tidak tersambung infrastruktur PLN, misalkan desa yang berada di danau, di pulau-pulau akan kita lakukan itu melalui pembangunan PLTS komunal," kata Edi Damansyah Selasa (10/3/2020).

Persoalan listrik ini, kata Edi, memang bagian dari prioritas yang didorongnya. Karena memang bagian tersebut merupakan layanan dasar untuk warga.

Lalu, ada beberapa program kerja sama dengan dunia usaha.

"Ada beberapa desa seperti di Delta Mahakam, Anggana, ada program dari Pertamina Hulu Mahakam menggunakan PLTS, ini bersinergi dengan baik," ujarnya. 

Desa Muhuran Alami Krisis Listrik, Tawarkan PLTS Komunal bila PLN tak Mampu Bangun Infrastruktur

Desa Muhuran termasuk salah satu desa di Kukar yang belum teraliri listrik.

Krisis listrik masih dialami warga Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun, sampai sekarang.

Bahkan warga pernah mengajukan pemasangan listrik di Muhuran sejak 2008 silam ke pihak PLN, namun sampai sekarang belum ada kejelasan.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, pemkab sudah mencarikan solusi lewat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal seperti di Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kukar.

"Yang namanya listrik itu kan lewat PLN, pihak PLN belum memberikan kejelasan terkait pemasangan listrik di Muhuran, solusi kita mau dipersiapkan PLTS komunal," kata Edi, Rabu (23/10/2019).

Menurut Edi, pemasangan PLTS sangat memungkinkan dan sudah dikaji, tapi wilayah Muhuran itu di luar remote area.

"Kita terus melakukan koordinasi dengan PLN untuk meminta kepastian terkait kebutuhan listrik di Desa Muhuran, kapan merealisasikan rencana itu," ujarnya.

Edi menambahkan, kalau nanti ada kepastian dari PLN bahwa mereka tidak memberikan layanan ke Desa Muhuran melalui pemasangan infrastruktur listriknya, maka Pemkab menawarkan solusi pemasangan PLTS komunal.

"Kami sudah beberapa kali melayangkan surat ke PLN melalui Dinas ESDM," tuturnya.

Sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andi Noorsaman Sommeng saat bertandang ke Kota Bangun mengatakan, 26 desa krisis listrik di Kukar bakal teraliri listrik selama 24 jam mulai tahun ini.

“Kebetulan 26 desa ini agak jauh dari jalur transmisi (listrik), untuk menarik distribusinya terlalu jauh, tapi pelan-pelan ini bertahap, kan tinggal 26 desa, tadi saya janji di 2019 bakal dialiri listrik,” kata Andi.

Ia meminta warga Kukar yakin sesuai permintaan Presiden tahun ini semua desa bakal teraliri listrik, tak hanya di Kukar tapi seluruh Indonesia.

“Yakinlah kami diminta sama Pak Presiden tahun ini rasio elektrifikasi 99,99 %, ini target loh,” ucapnya.

Sekedar diketahui, 26 desa di Kukar masih mengalami krisis listrik. Sebagian besar desa yang belum menikmati listrik ini terpusat di kawasan hulu Mahakam, termasuk Desa Muhuran.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, selama ini listrik di Sistem Mahakam lebih banyak mendukung kebutuhan listrik di wilayah Samarinda dan Balikpapan.

“Rasio elektirifikasi 62 persen dari sistem Mahakam ini untuk Samarinda dan Balikpapan. Padahal pengolahan listriknya berada di Tanjung Batu, wilayah Kukar.

Setiap kali kami protes ke pusat, mereka minta kami bersabar karena tidak ada anggaran dari Jakarta,” kata Edi.

Ia berharap persoalan krisis listrik di Kukar bisa dipenuhi lewat penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal dengan menggandeng perusahaan.

Menurutnya, pola kerja sama dengan dunia usaha ini akan terus diintensifkan di tengah kondisi keuangan daerah belum stabil seperti sekarang.

Kebutuhan listrik di wilayah hulu, seperti Kembang Janggut dan Tabang, telah dipenuhi melalui energi biogas yang dibantu perusahaan sawit PT REA Kaltim.

Sumber energi listrik alternatif ini memang diharapkan pemerintah untuk menunjang pemenuhan listrik di beberapa desa.

Selain itu, Perusda Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (PKSDE) bersama investor bakal membangun PLTA Tabang untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Kecamatan Hulu Mahakam.

Direktur Utama PKSDE Kukar, Shafik Avicenna mengatakan, pasokan listrik di kawasan hulu mahakam akan dipenuhi lewat pembangunan PLTA kapasitas 4x90 MW atau 350 MW di Tabang.

PLTA ini tak hanya mampu menerangi wilayah Tabang, tapi kecamatan Kenohan, Kembang Janggut dan Kota Bangun.

"Jaringan transmisinya dari Tabang turun ke gardu induknya di Kota Bangun, jadi wilayah yang dilewati ini semua pasti kena," tuturnya. (*)

Sumber : kaltim.tribunnews.com