PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG - Kejaksaan Negeri Bontang telah merampungkan proses permintaan bahan keterangan penyelenggara program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam tempo sepekan.
JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polri mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kasus ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik (blackout) di berbagai wilayah Indonesia dengan indikasi kerugian negara mencapai sekitar Rp5 triliun.
BONTANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang mulai meminta keterangan kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Barat.
BONTANG - Kejaksaan Negeri Bontang menjadwalkan pemanggilan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bontang. Pemanggilan itu berdasarkan perintah Kejaksaan Agung RI pasca pengungkapan kasus tindak pidana korupsi mantan kepala BGN Dadan Hindiyana dan dua mantan wakilnya.
SAMARINDA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda mengungkap dugaan praktik korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia diduga menjadi pintu masuk praktik korupsi yang menguntungkan segelintir pihak.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Bontang Karya Utamindo (BKU), anak perusahaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ).
BONTANG - Kejaksaan Negeri Bontang menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan di Kelurahan Loktuan. Alasannya karena tidak ditemukan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur menyita uang tunai senilai Rp 214.283.871.000. Uang tersebut terkait dengan dugaan korupsi
