Cuma Terima Rp 3,3 Miliar dari Dividen BPD Kaltimtara; Dewan Usul Bentuk Pansus Penyertaan Modal Rp 133 M

BONTANG – Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) DPRD Bontang mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyertaan modal daerah Pemkot Bontang ke Bank Kaltimtara.

Usulan ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Amanat Demokrat Bergelora DPRD Bontang, Sumardi Syawal, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026, Selasa (15/9) siang.

Fraksi ADB beranggapan Pansus ini perlu dibentuk untuk mengevaluasi secara menyeluruh keuntungan atau dividen yang hanya mencapai Rp3,3 miliar pada 2026.

"Penyertaan modal kita Rp133 miliar. Kemudian dividen yang tercatat hanya Rp3,3 miliar. Harus dibuat Pansus untuk mengevaluasi hal itu," ucap Sumardi.

Fraksi ADB juga meminta setelah Pansus dibentuk, Pemerintah Kota Bontang dapat dimintai keterangan terkait proses perhitungan penyertaan modal dengan tingkat keuntungan yang diterima semakin minim.

Politisi Demokrat itu tidak ingin investasi yang diberikan justru tidak menghasilkan keuntungan yang baik bagi pendapatan daerah. Terlebih, Bontang saat ini terkena tekanan fiskal akibat pemangkasan anggaran pemerintah pusat.

"Harusnya Pemkot bisa menghitung berapa besarnya tingkat pengembalian yang wajar atas investasi tersebut. Menguntungkan atau tidak," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengaku perhitungan dividen Bank Kaltimtara memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagai kuasa pemegang saham.

Apalagi, terdapat 17 wilayah yang harus mendapatkan pembagian dividen. Sementara itu, posisi Bontang berada di urutan ketujuh. Hal tersebut juga dipengaruhi penyertaan modal Bontang yang tidak bertambah.

"Memang mereka yang hitung semua. Kita di daerah juga melihat tren bisnis dari Bank Kaltimtara. Tapi usulan ini akan kami pertanyakan," ucap Neni.

Neni mengatakan, penyertaan modal di Bank Kaltimtara tidak serta-merta dialihkan ke bank Himbara. Menurutnya, langkah tersebut juga perlu mempertimbangkan upaya menjaga stabilitas Bank Kaltimtara.

"Insyaallah kami akan teruskan informasi itu," pungkasnya.