DLH Bontang Ajukan Uang Bensin Tambahan; Imbas Kenaikan BBM Non Subsidi
Kendaraan operasional milik Dinas Lingkungan Hidup yang mengurusi persampahan seputar Kota Bontang.
BONTANG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang mengusulkan tambahan biaya untuk operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) pada APBD Perubahan 2026 sekitar Rp 600 juta.
Kepala DLH Bontang Heru Triatmojo mengatakan, usulan itu dilakukan karena adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi untuk operasional truk pengangkut sampah.
Diketahui, pada awal tahun DLH mengalokasikan Rp5 miliar untuk pembiayaan selama setahun bagi mobil pertamanan dan pengangkut sampah. Namun, saat terjadi penyesuaian harga, anggaran tersebut tidak bisa mengakomodasi pembiayaan hingga akhir tahun.
"Kami usulkan tambahan, Mas. Sekitar Rp2-3 miliar. Kalau yang sekarang itu cuma sampai bulan ini saja," ucap Heru.
Diketahui, Bontang memiliki 19 armada truk pengangkut sampah dan pertamanan. Setiap hari seluruh armada tersebut beroperasi dan menghabiskan sekitar 120 liter BBM nonsubsidi.
Heru berharap tambahan biaya operasional BBM bisa disetujui untuk memastikan aktivitas pengangkutan sampah dari TPST dan TPS3R ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tetap berjalan.
Selain untuk truk, DLH juga membutuhkan BBM nonsubsidi jenis solar untuk alat berat di TPA. Dengan begitu, biaya tambahan sangat diperlukan.
"Insyaallah disetujui. Karena ini untuk memastikan sampah terangkut setiap hari," sambungnya.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
