Mulai Tahun Ini Pemkot Bontang Tak Lagi Beli Mobil Dinas Baru, Basri : Sewa Lebih Hemat

KLIKKALTIM.COM- Pemkot Bontang kembali mewacanakan pengadaan mobil dinas dengan mekanisme sewa ke pihak ketiga. Kebijakan yang pernah disuarakan ini 2021 itu, kembali disampaikan Wali Kota Bontang Basri Rase saat menghadiri sarasehan dengan warga di Kelurahan Api-Api.

Wali Kota Bontang Basri Rase pernah menyetujui usulan dari DPRD Bontang agar tak lagi membeli mobil dinas baru di tahun 2021.

Sayangnya, persetujuan itu tak dibarengi dengan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Di tahun 2022 kemarin, Pemkot jor-joran membeli mobil dinas baru untuk kepala daerah hingga unsur Forkopimda. 

Baca Juga : Pemkot Tiadakan Pembelian Mobil Dinas, Pejabat Bakal Diberi Uang Tunjangan Kendaraan

Pernyataan teranyar Wali Kota Basri, mulai di APBD-Perubahan 2023 nanti tak ada lagi pengadaan mobil dinas baru di lingkungan Pemkot Bontang. 

Penerapan itu akan berlaku untuk penyewaan mobil dinas bagi tiga asisten Pemkot, dan beberapa pejabat Kepala Bagian. 

"Saya habis berkunjung ke Cilegon di sana semua mobil dinas sewa. Kami akan kembali larang beli mobil baru di APBD Perubahan," terang Basri kepada Klik Kaltim. 

Basri beralasan, kebijakan penyewaan mobil ke pihak ketiga tak berjalan lantaran sumber anggaran penyewaan mobil masuk dalam pos belanja pegawai.

Walhasil, pos anggaran tersebut membengkak sehingga dibatalkan. Untuk tahun ini, lanjut Basri, pos belanja untuk keperluan sewa mobil ditempatkan pada belanja modal. 

Baca Juga : Surplus Rp 300 Miliar, Wali Kota Beber Alasan Pembelian Mobil Dinas Baru

"Skema kerja samanya nanti sama seperti perusahaan. Jadi semua anggaran pemeliharaan tanggung jawab pihak penyedia," sambungnya. 

Nantinya, pemerintah hanya membayar biaya sewa mobil serta pengadaan kupon bahan bakar minyak saja. Kebijakan itu, dinilai jauh lebih hemat ketimbang pengadaan mobil baru. 

"Pasti lebih irit. Kita tinggal pakai dan beli BBM saja itu mobil sewa untuk kendaraan dinas pejabat," pungkasnya.