•   30 September 2026 -

PT. Borneo Pariwara Mandiri

Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Wali Murid Protes Disebut Diskriminatif, Yayasan Vidatra Langsung Evaluasi Aturan Kendaraan

Bontang - M Rifki
29 September 2026
 
Wali Murid Protes Disebut Diskriminatif, Yayasan Vidatra Langsung Evaluasi Aturan Kendaraan Tangkapan layar video wali murid yang protes akibat kendaraannya tidak bisa masuk ke dalam sekolah. (Ist)

BONTANG - Dituding diskriminasi, Yayasan Vidatra akhirnya mengevaluasi total pengaturan kendaraan wali murid saat hendak mengantarkan anaknya ke sekolah pada Selasa (29/9/2026) ini.

Ketua Umum Yayasan Vidatra Randy Aria Putra mengatakan, evaluasi ini dilakukan pasca adanya miskomunikasi yang terjadi pada hari pertama pemberlakuan skema pengantaran anak sekolah.

Untuk rute pengantaran, para wali murid bisa mengakses jalur Pos dekat SD Vidatra, samping gereja. Kemudian, untuk jam pulang bisa mengakses jalur PC 6C.

Kemudian, wali murid yang tinggal di sekitar Berbas bisa mengakses pintu masuk di Security Kampung Baru. Untuk keluar kendaraan tetap disentralisasi di PC 6C.

"Untuk penitipan KTP masih tentatif. Kami juga mendengarkan kritik yang dilayangkan. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar," ucap Randy.

Lebih lanjut, pihak yayasan tetap mengingatkan para wali murid untuk menjaga laju kendaraan di bawah batas maksimal yang telah ditetapkan oleh manajemen PT Badak LNG.

"Uji coba ini tetap akan dievaluasi selama sepekan. Kalau ada masukan dan keluhan akan ditindaklanjuti," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, wali murid SD Yayasan Vidatra PT Badak LNG memprotes kebijakan pelarangan kendaraan masuk ke lingkungan sekolah pada Senin (28/9/2026) pagi. Kebijakan ini dianggap diskriminatif bagi warga nonkaryawan Badak LNG. (*)

Keluhan warga ini disuarakan oleh wali murid, Ling. Dalam unggahan media sosialnya, ia mengeluhkan sang anak harus berjalan cukup jauh untuk menuju ruang kelas. Sebab, kendaraan yang dibawa dilarang masuk oleh petugas keamanan.

Padahal, sang anak bersekolah di tempat tersebut tidak gratis. Setiap bulan, ia membayar uang SPP agar sang anak bisa mendapatkan pembelajaran dengan baik.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan wali murid lainnya yang bekerja di PT Badak. Kendaraan mereka diperkenankan masuk.

Padahal, secara administrasi, sang anak secara tertib membayar uang sekolah dengan nominal yang cukup besar.

"Anak saya sudah bawa tas berat, terus disuruh jalan jauh ke dalam kelas. Karena ada kebijakan baru masuk ke sekolah. Ada diskriminasi dalam kebijakan ini," ucapnya.






TINGGALKAN KOMENTAR