Pemkot dan DPRD Bontang Desak PLN Punya Alternatif Jaringan Mandiri, PLN: Diluar Kewenangan Kami

BONTANG – Permintaan Pemkot Bontang dan DPRD terkait pembangunan jaringan listrik mandiri sulit diwujudkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Kota Bontang, Luddie Wied Hardono, mengatakan kewenangan untuk mengusulkan pembangunan jaringan tersebut bukan berada di pihaknya, melainkan Unit Induk Distribusi (UID) Kaltim/Kaltara di Balikpapan.

“Maaf, itu di luar kewenangan kami. Kami ini cuma mengatur dan menjaga sistem jaringan interkoneksi yang mengalami gangguan,” ucap Luddie.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengaku akan mendatangi UID Kaltim/Kaltara di Balikpapan. Langkah itu dilakukan untuk memperjuangkan desakan agar Bontang memiliki sistem jaringan alternatif sehingga pasokan listrik tidak terganggu ketika terjadi masalah pada jaringan interkoneksi Mahakam.

“Kami akan kejar dan desak agar ada sistem pemutus jaringan interkoneksi. Kami wilayah penghasil. Kenapa tidak bisa? Orang dulu Bontang bisa sendiri, kok,” ucap Winardi.

Diketahui, kebutuhan listrik Kota Bontang secara keseluruhan sekitar 70 Megawatt (MW). Sementara itu, total kapasitas dari tiga pembangkit yang ada di Bontang mencapai sekitar 250 MW.

“Kami pastikan akan kejar itu. Secara teknis kan bisa saja. Suplai lancar dan dikirim ke mana saja bisa,” tuturnya.pendapat dengan manajemen PLN. Pasalnya kota Taman masih dilanda pemadaman bergilir kendati berstatus surplus listrik.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Bontang memiliki tiga mesin pembangkit yang kapasitasnya 250 MW. Pasokan itu jauh lebih besar dari kebutuhan yang hanya mencapai 70 Megawatt (MW).

“Kebutuhan kita hanya 70 Megawatt. PLTD/MG bisa pasok 50 MW. Belum lagi pasokan dari PLTU Teluk Kadere bisa 2x100 Megawatt. Artinya surplus, kan,” ucap Winardi.

Berdasarkan keterangan tersebut, Winardi menilai persoalan yang dihadapi bukanlah kekurangan daya. Akan tetapi, Bontang terdampak dari gangguan interkoneksi jaringan mahakam. Agar kejadian serupa tak terus berulang, PLN Bontang diminta membangun jaringan mandiri sebagai alternatif.

“Sudah dapat benang merahnya. Jadi PLN Bontang harus punya jaringan sendiri. Jadi kalau ada gangguan interkoneksi Mahakam, Bontang tidak mengalami gangguan,” sambungnya.

Hal senada juga sebelumnya disampaikan Wali Kota Bontang Agus Haris, dia mendesak PLN agar memiliki jaringan tersendiri. Agar jaringan tersebut dapat digunakan jika terjadi gangguan di interkoneksi Mahakam.

Menjawab permintaan tersebut, Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Kota Bontang, Luddie Wied Hardono mengakui bahwa kewenangan untuk mengusulkan pembangunan jaringan tersebut bukan berada di pihaknya, melainkan Unit Induk Distribusi (UID) Kaltim/Kaltara di Balikpapan.

“Maaf, itu di luar kewenangan kami. Kami ini cuma mengatur dan menjaga sistem jaringan interkoneksi yang mengalami gangguan,” ucap Luddie. (*)