PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyebut kebijakan tidak memperpanjang ratusan kontrak tenaga honorer sesuai dengan perintah Pemerintah Pusat.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang mengumumkan layanan perizinan akan ditutup sementara selama libur Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah dan cuti bersama nasional.
Seiring pesatnya pertumbuhan industri dan pembangunan di Kota Bontang, kebutuhan akan laboratorium lingkungan yang modern dan tersertifikasi dinilai semakin mendesak. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bontang, Sitti Yara.
DPRD Kota Bontang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pasar Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Saeful Rizal menyampaikan, bahwa komisi A sudah memperjuangkan nasib ratusan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang terancam dirumahkan. Bahkan, kala itu mereka sudah mendatangiKemendagri untuk mencari solusi.
Videotron di depan halaman kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) telah difungsikan. Videotron ini akan digunakan untuk nonton bareng (nobar) kualifikasi tim nasional Indonesia melawan China pukul 21.45 Wita nanti malam.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang terus mengedukasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang perizinan usaha. Langkah ini sebagai bagian dari strategi mendukung pertumbuhan usaha rakyat yang legal dan berkelanjutan.
Di tengah geliat pemulihan ekonomi pasca pandemi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang mewujudkan, komitmennya dalam mendukung pelaku usaha.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaran Sistem Drainase Perkotaan. Peraturan ini menjadi salah satu langkah untuk menciptakan kota bebas genangan, banjir, serta perbaikan tata kota.
