KLIKKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota sepakat membawa persoalan kondisi fiskal daerah ke Kementerian Keuangan.
BONTANG - DPRD Kota Bontang, meminta penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan teknis penempatan menara telekomunikasi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
BONTANG - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang meminta pengaturan lokasi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) atau menara telekomunikasi dikaji berbasis pola ruang.
BONTANG - Usulan kenaikan nilai insentif bagi guru, berdasarkan jenjang pendidikan atau gelar dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum bisa diputuskan.
BONTANG - Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal meminta pemerintah mencermati kembali cakupan penerima insentif guru sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberian Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
BONTANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang menyetorkan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp 548.768.700 dalam kasus korupsi kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang tahun anggaran 2024-2025, Senin (3/8/2026).
BONTANG - Komisi A DPRD Kota Bontang bersama Pemerintah Kota Bontang menyepakati penghapusan draf penghentian pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi pengurus atau anggota partai politik.
BONTANG- Pendapatan parkir tepi jalan di Bontang mulai ditarik masuk ke kas daerah. Juru parkir (jukir) di sejumlah titik sepakat menyetorkan uang bagi hasil parkir kepada Pemerintah Kota Bontang mulai Agustus 2026.