Winardi Usulkan Penarikan Retribusi Parkir Akumulatif Tahunan; Bersamaan Dibayar dengan Pajak Kendaraan

BONTANG - Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang Winardi mengusulkan agar pembayaran parkir kendaraan diakumulasi dalam setahun, kemudian pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan. 

Usulan itu menurutnya salah satu solusi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus mengatasi persoalan juru parkir (jukir) liar.

"Coba itu dikaji, kita harus inovasi. Kalau bisa, hitung saja parkirnya, setahun masukkan aja di pajak bermotor pada saat bayar pajak STNK," usulnya.

Menurut dia, skema tersebut dapat diterapkan untuk seluruh kendaraan roda dua maupun roda empat. Besaran tarif parkir tahunan, nantinya ditentukan melalui kajian akademis dan pembahasan bersama, sebelum dibebankan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Winardi mencontohkan, apabila pemilik kendaraan roda dua membayar pajak sebesar Rp400 ribu dan tarif parkir tahunan ditetapkan Rp300 ribu, maka total pembayaran menjadi Rp700 ribu. Dana parkir tersebut selanjutnya masuk ke kas daerah.

Harusnya bisa. Selama ada dasar hukumnya. Jadi kita enggak usah lagi ngurusin jukir di liar. Karena dia sudah bayar pajak. 

"Harusnya bisa selama ada dasar hukumnya. Jadi tidak usah lagi urusin jukir liar, karena sudah bayar pajak parkirnya," tegasnya.

Ia menilai, skema tersebut tak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

Menurutnya, pemerintah perlu berpikir di luar kebiasaan agar potensi penerimaan dari sektor parkir dapat dimaksimalkan.

"Kalau kita bicara pendapatan maksimal, maka pikirannya harus out of the box," pungkasnya.

Merespon itu, Kabid Prasarana dan Keselamatan, Dinas Perhubungan Kota Bontang, Welly Zakius menurutkan, bahwa pihaknya menerima masukan dari DPRD dan akan menjadikannya sebagai bahan kajian. Termasuk, menelaah aspek regulasi dan mekanisme pelaksanaannya.

"Masukan tadi kami dengar, terkait pola kerja sama berlanggan," terang Welly Zakius merespon.