Bagaimana Kemenkeu Bisa Memberi Kuasa ke Pemkot Bontang untuk Kelola Lahan HOP 7

BONTANG – Dukungan hukum proses pengelolaan lahan tidur HOP 7 milik Yayasan Badak LNG sudah kuat. Jauh sebelum pemerintah melobi Kementerian Keuangan ternyata Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi Kaltim lebih dulu dikantongi. 

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengatakan, berdasarkan hasil Legal Opinion (LO) yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, penggunaan aset untuk ruang publik harus mendapatkan persetujuan Kemenkeu.

Dalam LO tersebut tertuang prosedur yang harus dilalui. Mula-mula, Yayasan Badak LNG harus menyerahkan kembali lahan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), lantaran Hak Guna Bangunan (HGB) tidak diperpanjang sejak 2019.

Rencananya, pekan depan DJKN akan ke Bontang untuk melakukan peninjauan lokasi sekaligus mencatatkan kembali lahan HOP 7 tersebut sebagai aset negara.

Setelah itu, Pemkot Bontang akan berjuang mendapatkan surat persetujuan pinjam pakai atau hibah. Selanjutnya, Pemkot berencana membangun ruang terbuka hijau dan pusat keramaian untuk masyarakat.

"Kami minta LO dari Kejati Kaltim. Rekomendasinya harus menjalankan prosedur. Lahan itu dari Badak LNG diserahkan ke DJKN. Kemudian DJKN bisa mengeluarkan surat pinjam pakai atau hibah 63 hektare untuk dikelola Pemkot," ucap Neni Moernaeni.

Lebih lanjut, disinggung soal rencana pembangunan alun-alun di tengah keterbatasan anggaran, Neni mengaku telah menyiapkan beberapa formulasi.

Salah satunya dengan memperjuangkan pembangunan alun-alun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar dapat mengalokasikan anggaran.

"Bontang ini perlu alun-alun. Kami terbatas lahan. Master plan sudah ada. Doakan ya, semoga bisa," sambungnya.

Diketahui, di masa kepemimpinan Neni dan Agus Haris, Pemkot Bontang getol memperjuangkan lahan seluas 63 hektare di HOP 7 agar bisa dikelola pemerintah.

Pada awalnya, Pemkot bahkan sempat meminta LO kepada Kejari Bontang. Hanya saja, Kejari kala itu masih menunggu hasil kajian dari Universitas Airlangga.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Bontang akhirnya mendapatkan kepastian untuk mengelola lahan HOP 7 menjadi alun-alun kota setelah mendapat restu dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kemenkeu RI.

Informasi itu didapatkan awak media dari Wali Kota Bontang Neni Moernaeni yang baru-baru ini mendatangi Kementerian Keuangan bersama Ketua DPRD dan jajaran Komisi B.

Dalam kesempatan itu, Pemkot Bontang dan rombongan langsung ditemui Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Sony Sudarsono.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa tim DJKN akan menerjunkan tim ke Bontang pada pekan kedua November 2026 untuk memastikan jumlah lahan yang masuk dalam aset negara.

"Lahan 63 hektare di HOP 7 untuk alun-alun sebentar lagi akan dikelola pemerintah. Pekan depan DJKN akan turun ke Bontang untuk menerima penyerahan aset dari Yayasan Badak LNG," ucap Neni.