Direstui Kemenkeu; Pemkot Bontang Diberikan Kuasa Kelola Lahan HOP 7

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang akhirnya mendapatkan kepastian untuk mengelola lahan HOP 7 menjadi alun-alun kota setelah mendapat restu dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kemenkeu RI. 

Informasi itu didapatkan awak media dari Wali Kota Bontang Neni Moernaeni yang baru-baru ini mendatangi Kementerian Keuangan bersama Ketua DPRD dan jajaran Komisi B.

Dalam kesempatan itu, Pemkot Bontang dan rombongan langsung ditemui oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Sony Sudarsono.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa tim DJKN akan menerjunkan tim ke Bontang pada pekan kedua November 2026 untuk memastikan kepastian jumlah lahan yang masuk dalam aset negara.

"Lahan 63 hektare di HOP 7 untuk alun-alun sebentar lagi akan dikelola pemerintah. Pekan depan DJKN akan turun ke Bontang untuk menerima penyerahan aset dari Yayasan Badak LNG," ucap Neni.

Untuk memastikan lahan itu benar-benar bisa dikelola, Neni memerintahkan jajaran Sekretariat Daerah (Setda) untuk menindaklanjuti hasil pertemuannya beberapa waktu lalu.

Dirinya tidak berkeinginan lahan yang dimiliki negara justru diklaim sebagai tanah milik segelintir orang atau kelompok. Sebab, sejatinya lahan itu bisa dinikmati orang banyak dan dimanfaatkan menjadi alun-alun.

"Kami sudah menjalankan tugas dari dulu. Menjaga lahan itu tidak diklaim. Sekarang tinggal DJKN yang mempercayai kami untuk mengelolanya. Jadi pusat perkumpulan masyarakat Bontang," sambungnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mendukung pemerintah untuk mengelola lahan itu menjadi tempat berkumpul warga.

Politikus Golkar ini melihat sudah ada kelompok warga atau organisasi masyarakat yang mengklaim lahan negara itu merupakan milik mereka.

"Daripada diklaim tidak jelas, lebih baik ini segera dimanfaatkan. Semoga DJKN bisa tetap memberikan pengelolaan lahan itu ke daerah," tutur Andi Faiz.