Setahun Wali Kota Bontang 4 Kali Dinas Luar Negeri Diklaim Tak Ganggu Pembangunan Daerah

KLIKKALTIM.COM - Besarnya anggaran dinas luar negeri yang dialokasikan Pemkot Bontang tahun ini diklaim tidak berdampak pada pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati kepada KlikKaltim.

Menurutnya, nilai anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 2,5 miliar yang tersebar di sejumlah OPD tak bisa dicap sebagai bentuk pemborosan. Apalagi anggaran perjalanan dinas luar negeri baru saja dialokasikan pada 2023 ini, setelah 2 tahun sebelumnya nyaris tidak ada diakibatkan pandemi Covid-19.

Maka dari itu klaim pemborosan anggaran yang dikatakan Pokja 30 pun dibantah. Karena Pemkot Bontang sejauh ini juga fokus dalam meningkatkan sarana infrastruktur dan pembangunan lain. 

"Kalau anggaran perjalanan dinas luar negeri memang baru tahun ini kita alokasikan. Kan sebelumnya tidak ada. Dan juga tidak mengganggu program pembangunan daerah," ucap Aji.

Baca juga: Pemkot Bontang Anggarkan Rp 2,5 Miliar Dinas Luar Negeri, Pokja 30 Anggap Pemborosan

Kata Aji tidak semua anggaran perjalanan dinas luar negeri terserap. Karena semua tergantung undangan dari lembaga internasional di masing-masing OPD. Kalaupun tidak ada perjalanan dinas luar negeri, anggaran yang sudah dialokasikan itu akan kembali ke KAS daerah. 

"Kalau tidak berangkat yah akan kembali ke kas daerah. Kita menganggarkan hanya untuk mengantisipasi adanya undangan dari forum luar negeri. Semua kan sudah direncanakan juga," sambungnya. 

Sekretaris Daerah Kota Bontang itu mengklaim pentingnya perjalanan dinas ke negara lain sebagai bahan referensi untuk pembangunan daerah. Apalagi, referensi tersebut bisa menjadi contoh Pemkot Bontang dalam melangkah untuk kebaikan kedepannya. 

"Perjalanan dinas luar negeri dinilai penting mengetahui referensi dari negara lain. Bagus juga kan untuk Bontang kedepannya," pungkasnya.

Berita Terkait: Pemkot Bontang Anggarkan Rp 2,5 Miliar Dinas Luar Negeri, Pokja 30 Anggap Pemborosan

Anggarkan Rp 2,5 Miliar

Baca di Halaman Selanjutnya..

==Page break==

Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri tahun ini sebanyak Rp 2,5 miliar. Anggaran tersebut tersebar di 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Dari 7 OPD tersebut, Sekretariat Daerah (Setda) -tempat wali kota berkantor- paling banyak memploting anggaran perjalanan dinas luar negeri senilai Rp 1,2 miliar. 

Dari catatan Klik Kaltim, lawatan Basri Rase ke sejumlah negara turut diitemani beberapa kepala dinas secara bergantian. Kunjungan wali kota ke Eropa Februari lalu bersama Ketua PKK sekaligus Istri Basri Hapidah, Sekretaris Daerah Aji Erlynawati, Kepala Bapelitbang Amiruddin, dan Asisten III Sekretariat Daerah Sarifah Nurul Hidayati. 

Baca Juga : Wali Kota Bontang Habiskan Rp 450 Juta ke Eropa, Balikpapan-Samarinda Tak Ikut

Dari laman LKPP anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) tercatat sebanyak Rp 300 juta di tahun ini. 

Kunjungan kedua ke Malaysia pada Juni ditemani 3 Kepala OPD yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sony Suwito, Kepala Dinas Lingkungan Hidup  (DLH) Heru Triatmojo, serta Kepala Bapelitbang Amiruddin. 

Di BPKAD dan DLH tercatat anggaran perjalanan dinas luar negeri masing-masing Rp 300 juta dan Rp 150 juta. 

Baca Juga : Basri Rase Dinas ke Malaysia 3 Hari, Bahas Bisnis Karbon dan IKN

Di kunjungan ketiga ke Korea Selatan, sejumlah pejabat yang menyertai diantaranya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Usman, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin, Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Soni Suwito, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang Heru Triatmojo.

Baca Juga : Basri Dijadwalkan Bertolak ke Korsel Pekan Depan, Bahas Mitigasi Bencana

Dari sejumlah pejabat teras yang ikut, hanya Dinas PUPR saja tak tercantum pos anggaran dinas luar negeri di laman Sirup LKPP Kota Bontang.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Aji Erlynawati membenarkan pos anggaran dinas luar negeri di sejumlah OPD. Pun begitu, tidak semua digunakan.

Menurut Aji kepergian Wali Kota Bontang Basri Rase dan pejabat teras memenuhi undangan baik itu agenda APEKSI atau organsasi lainnya.

"Kalau anggaran memang segitu. Tapi tidak semua digunakan. Kalau tidak dipakai yah akan kembali ke Kas Daerah," ucap Aji kepada Klik Kaltim.

Gemuknya anggaran perjalanan dinas Pemkot Bontang ke luar negeri dikritisi oleh Lembaga Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik Pokja 30 Kaltim. 

Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo menilai perjalanan dinas luar negeri Bontang sangat boros anggaran. Pasalnya pembangunan daerah dinilai lebih penting ketimbang membakar uang untuk perjalanan yang dinilai tidak begitu penting. 

Apalagi, informasi yang didapat lawatan Pemkot Bontang ke luar negeri hanya sebatas menghadiri undangan atau menjadi pembicara. Ditambah lagi rombongan wali kota itu selalu didampingi kepala OPD. 

Dimana perjalanan dinas luar negeri sangat membutuhkan biaya besar. Padahal kehadiran pejabat di dalam kota sangat dibutuhkan. 

"Jangan berdalih sebagai kepala daerah yang terpilih untuk semaunya menggunakan anggaran publik. slsehingga punya kuasa untuk melakukan perjalan keluar negeri demi memenuhi hasratnya untuk liburan tetapi pembiayaannya mereka kesana ditanggung oleh dana publik," ucap Buyung Marajo kepada Klik Kaltim. 

Lebih lanjut Buyung meminta BPK untuk mengaudit  anggaran perjalan dinas Wali Kota Bontang apakah sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya.

Kemudian, ternyata ada temuan dan terjadi pemborosan anggaran publik harusnya uang itu harus dikembalikan pada kas daerah.

Menyoal hal itu, Gubernur Kalimantan Timur atau Mendagri harus menegur Wali Kota Bontang. Tujuannya untuk menegur agar Wali Kota Bontang Basri Rase bisa fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Baik secara administratif dan politik untuk mengurus rakyat Kota Bontang. "Apa lagi keluar negeri perlu dana yang tidak sedikit, kalau begini sama saja pemborosan anggaran publik hanya untuk jalan-jalan.  Harus diperiksa dan ditegur sama Pemprov Kaltim atau Kemendagri," sambungnya. 

Buyung sapaan akrabnya menilai anggaran Rp 2,5 miliar bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Baik itu jalan rusak, turap, drainase, atau penanganan banjir. 

Apalagi belum sepenuhnya masyarakat Bontang mendapatkan sarana dan infrastrukturyanh layak. "Kalau dipakai semenisasi jalan bisa lebih baik. Ketimbang dipakai ke luar negeri," pungkasnya.