BONTANG - Anggota DPRD Bontang Nursalam menyebut Perusahaan Listrik Negara (PLN) melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
BONTANG - DPRD Kota Bontang mengakhiri kekeliruan dalam menafsirkan pelaksanaan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD yang selama ini berlangsung dalam bentuk rapat kerja pada Selasa (8/9/2026) malam.
BONTANG - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang harus lebih disiplin menghadiri rapat resmi, termasuk saat mendapat undangan dari DPRD.