2 Kepala SPPG Bontang Dicopot Pasca Insiden Siswa Keracunan MBG

BONTANG – Sebanyak dua Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bontang dicopot pasca adanya kejadian dugaan keracunan terhadap 83 orang penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama sepekan terakhir.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Kalimantan Paska Pakpahan usai menghadiri rapat koordinasi di Auditorium 3 Dimensi Kota Bontang pada Selasa (11/8/2026).

Kata dia, prosedur penghentian atau pencopotan Kepala SPPG juga harus terlebih dahulu menunggu hasil investigasi atau keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ke-2 orang itu akan dicopot. Surat resmi tunggu dari BGN. Karena kelalaian mereka tidak mengerjakan tugas sesuai SOP,” ucap Paska Pakpahan.

Lebih lanjut, ihwal kompensasi bagi penerima manfaat yang mengalami keluhan hingga menyebabkan 13 orang dirawat, Paska mengaku akan berkoordinasi dengan Pemkot Bontang.

Mengingat, kelima anak yang menjadi korban mual dan muntah tersebut berasal dari keluarga karyawan. Sementara delapan lainnya akan masuk dalam BPJS Kesehatan.

“Soal kompensasi nanti kami bahas ya,” singkatnya.

Diketahui, dalam sepekan terakhir setidaknya ada 83 orang mengalami kasus mual dan muntah. Di antaranya, 27 kasus di SPPG Bontang Utara 2 dan 56 kasus di SPPG Bontang Selatan 5.

Sekolah yang mengalami keluhan di antaranya SD 012 Bontang Selatan, PAUD Al-Hikmah, SD Muhammadiyah, dan SMP Negeri 1 Bontang untuk SPPG Bontang Utara 2.

Sedangkan dari data SPPG Bontang Selatan 5, terdapat 56 orang dari SD dan SMP Yayasan Vidatra yang mengalami keluhan.

Sebanyak 30 orang di antaranya dilarikan ke Rumah Sakit Badak LNG. Kemudian, 13 orang harus mendapatkan perawatan medis atau menginap untuk menjalani observasi.

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris meminta SPPG Regional Kaltim dan Bontang melakukan evaluasi menyeluruh. Hal itu dilakukan untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan.

“Saya tekankan MBG ini harus tetap berjalan. Jika ada kasus jangan tutup dapurnya. Tapi perbaiki tata kelolanya,” terang Agus Haris. (*)