Gaji Guru Pengganti di Bontang Hanya 50 Persen dari UMK; Diambil dari BOSDA

BONTANG – Guru pengganti yang baru saja direkrut Pemkot Bontang beberapa waktu lalu rupanya belum menerima gaji sesuai standar Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp3,8 juta.

Dari penelusuran Klik Kaltim, para guru pengganti yang sudah bekerja selama tiga bulan terakhir justru hanya mendapatkan gaji sebesar Rp2 juta atau sekitar 52 persen dari UMK Bontang. 

Salah seorang guru pengganti mengaku, gaji sebesar Rp2 juta tersebut diberikan karena sekolah mengambil anggaran dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

“Kami kira UMK. Tapi ternyata 3 bulan ini hanya Rp2 juta. Kami juga tidak berani bertanya,” ucapnya.

Menjawab hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Saparuddin, menerangkan bahwa skema awal untuk guru pengganti adalah melalui status Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP).

Hanya saja, usulan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena skema PJLP saat itu tidak mengakomodasi profesi guru. Dengan begitu, gaji mereka masih bersumber dari dana BOSDA.

“Belum UMK. Karena pakai dana BOSDA,” kata Saparuddin.

Lebih lanjut, setelah berkomunikasi secara intensif, akhirnya skema PJLP bisa diberlakukan pada APBD Perubahan 2026. Rencananya, mulai Oktober hingga Desember 2026, sebanyak 66 guru pengganti yang telah lolos tes akan berstatus PJLP.

Dengan begitu, pembayaran gaji akan dialokasikan melalui anggaran Disdikbud Bontang, tidak lagi menggunakan dana BOSDA sekolah. Sementara itu, untuk kebutuhan administrasi perubahan status, para guru perlu mengurus Berita Acara (BA) serta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui layanan terkait.

“Tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan bisa cepat. Targetnya November 2026,” sambungnya.