PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG - Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto meminta pemerintah daerah menyusun mekanisme yang dapat memfasilitasi mahasiswa asal Bontang memperoleh tempat magang di perusahaan.
BONTANG - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi meminta Pemkot membuktikan status kepemilikan aset Kapal Bontang Express 2 yang menjadi bagian dari penyertaan modal kepada PT Bontang Transport.
BONTANG - Tiga fraksi di DPRD Kota Bontang sepakat mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji pengelolaan aset daerah termasuk kapal RoRo.
BONTANG - Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto mendesak kepada PT Kaltim Nusa Energi (KNE) selaku pemegang saham mayoritas PT Hotel Equator agar segera menyelesaikan persoalan hak eks karyawan.
BONTANG - Komisi A DPRD Kota Bontang bersama Pemerintah Kota Bontang menyepakati penghapusan draf penghentian pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi pengurus atau anggota partai politik.
BONTANG - Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal meminta pemerintah mencermati kembali cakupan penerima insentif guru sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberian Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
BONTANG - Usulan kenaikan nilai insentif bagi guru, berdasarkan jenjang pendidikan atau gelar dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum bisa diputuskan.
BONTANG - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang meminta pengaturan lokasi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) atau menara telekomunikasi dikaji berbasis pola ruang.
BONTANG - DPRD Kota Bontang, meminta penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan teknis penempatan menara telekomunikasi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
