PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG - Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal meminta pemerintah mencermati kembali cakupan penerima insentif guru sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberian Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
BONTANG - Usulan kenaikan nilai insentif bagi guru, berdasarkan jenjang pendidikan atau gelar dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum bisa diputuskan.
BONTANG - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang meminta pengaturan lokasi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) atau menara telekomunikasi dikaji berbasis pola ruang.
BONTANG - DPRD Kota Bontang, meminta penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan teknis penempatan menara telekomunikasi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
BONTANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang akan melakukan sidang pleno untuk mengeluarkan Berita Acara (BA) untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD.
BONTANG- Aktivitas bus karyawan yang menaikkan dan menurunkan pekerja di pinggir jalan dinilai berisiko membahayakan pengguna jalan.
BONTANG - Komisi C DPRD Kota Bontang menyesalkan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dihadirkan tak mampu menjawab pertanyaan terkait auditor independen jalan, saat pembahasan Raperda tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
BONTANG - Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Sem Nalpa Mario Guling mengusulkan rincian tanggung jawab dalam penanganan dampak lalu lintas diperjelas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir saat diterapkan di lapangan.
BONTANG - Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry mengusulkan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
